Jakarta, SINAR-BERITA. com |* Mewakili masyarakat Papua yang tergabung dalam Forum Komunikasi Peduli Pemerintah di Papua menyuarakan aspirasi penolakan terkait hasil keputusan Tim Penilai Akhir (TPA) yang menunjuk Ridwan Rumasukun sebagai Pejabat Gubernur Papua karena bukan orang Asli Papua, Sabtu (2/9/2023).
Pernyataan FPGP (Forum Peduli Gubernur Papua) ini sehubungan dengan adanya sejumlah pemberitaan dimedia elektronik yang membocorkan hasil sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang bersidang pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan merilis sejumlah nama pejabat Gubernur termasuk Provinsi Papua, yang menunjuk Plh Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun sebagai Pejabat Gubernur Papua.
Hendrik Yence Udam selaku Ketua Umum Gercin dalam keterangan pers menyampaikan “ mewakili sebagain besar masyarakat asli Papua menolak hasil keputusan TPA yang menunjuk saudara Ridwan Rumasukun sebagai Pejabat Gubernur Papua, mengingat Dalam kepemimpinannya sebagai Plh Gubernur Papua ataupun sebagai sekretaris Daerah Provinsi Papua, telah terjadi dugaan penyelewengan dana APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2022 Sebesar Rp. 1,5 Triliun.”
Ditempat yang sama, ketua Lempeng Papua, Pastor Catto Maury juga menyampaikan bahwa dalam kepemimpinannya sebagai sekertaris Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun tidak mampu menangani keuangan daerah maupun dana hibah yang digunakan dalam kegiatan PON XX Tahun 2022 di Papua, sehingga banyak indikasi penyalahgunaan keuangan negara berdasarkan temuan BPK dan KPK RI.
Ketua Kompaja, Jan Piet Sada dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa dalam kepemimpinannya sebagai Plh Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun dinilai tidak mampu mempertahankan predikat pengelolaan keuangan yang semula mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Victor Muabuay, selalu Sekertaris IMAFOR 2000 CPNS 1996 juga menyampaikan bahwa dalam kepemimpinannya sebagai Plh Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun tidak mampu menyelesaikan kisruh perekrutan Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dilakukan oleh Tim seleksi yang diduga mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah dan tidak mewakili representasi adat.
Pdt. Alexander Mauri mewakili tokoh Adat dan juga Sekertaris Forum Kerukunan Umat Beragama di Papua yang hadir dalam konferensi Pers tersebut turut prihatin dengan pencalonan pejabat Gubernur Papua yang masih digodok di Istana untuk itu berkenaan dengan uraian dan penjelasan di atas berdasarkan data dan fakta di lapangan dan terhadap penilaian publik atas kinerja saudara Ridwan Rumasukun (Plh Gubernur Papua), dan mereka menyatakan sikapnya ;
- Bahwa masyarakat Papua sangat mencintai Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo, karena Bapak Presiden sangat mencintai Papua, Hal ini terbukti selama 2 Periode kepemimpinannya telah mengunjungi Papua sebanyak 17 kali,
- Bahwa dengan rasa kecintaan bapak tersebut masyakarat Papua merasa dilukai dengan mengangkat pejabat Gubernur, Papua yang bukan orang asli Papua, sehingga pada saat diakhir periode kepemimpinannya bapak Presiden ini kami harapkan dapat meninggalkan legacy yang baik, karena bapak telah mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua,
- Kami meminta hal tersebut karena kami yakin bahwa apa yang telah bapak deklarasi di ufuk timur Indonesia di kabupaten Marauke pada tanggal 30 Desember 2015 dalam 7 point’ yang langsung ditulis dengan tangan bapak sendiri dan akan tersimpan dalam kapsul waktu yang akan dibuka pada tahun 2085 nanti. Yang mana dalam point pertama bapak menekankan pada peningkatan sumber daya manusia yang kecerdasannya dapat menggunguli bangsa-bangsa lain di dunia. Hal tersebut sudah telah bapak lakukan dengan membangun SDM dari Timur Indonesia agar bisa bersaing secara positif dengan saudara-saudara kami di wilayah Barat.
“Demikian aspirasi kami sebagai representasi orang asli Papua yang merindukan adanya perubahan dan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih Papua.” pungkas Hendrik Yence Udam.[shanty Rd]
