Jakarta, sinar–berita.com|Bakamla RI (Indonesian Coast Guard) gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema, ‘Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bakamla RI’. Forum dibuka oleh Analis SDM Aparatur Ahli Madya Bakamla RI Kolonel Bakamla CH. Anam SE M.Tr.Hanla, mewakili Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla RI di Aula Ary Hasibuan Mabes Bakamla RI, Selasa (21/11/2023).
Forum ini bertujuan untuk mengumpulkan gagasan serta opini dari seluruh lapisan publik terhadap kebijakan penyelenggara pelayanan publik, serta memberikan rekomendasi kepada setiap unit pelayanan publik di Bakamla RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan inovasi agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder maritim secara optimal.
Di informasikan, Semester I Tahun 2023, Bakamla RI telah melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) Pelayanan Publik dengan predikat Sangat Baik, dengan nilai rata-rata 89,19, berdasarkan sembilan pertanyaan yang disurvei baik secara fisik maupun online kepada para pengguna layanan publik Bakamla RI.
Fokus Pelayanan Publik yang akan di evaluasi pada forum ini adalah tiga dari delapan pelayanan publik yang dimiliki Bakamla RI meliputi, Pelayanan Pembinaan Masyarakat Maritim, Pelayanan Pengelolaan, Pengumpulan, dan Pengolahan Informasi Publik melalui IMIC serta Pelayanan Perbantuan Keselamatan Laut.
Lima pelayanan publik lainnya yaitu Pelayanan Contact Center Keamanan dan Keselamatan Laut, Pelayanan Magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan)/Kuliah Kerja/Penelitian, Pelayanan Penyediaan Data Indeks Keamanan Laut, Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bakamla RI, dan Pelayanan Kesehatan Personel Bakamla RI.
Forum ini turut menghadirkan Narasumber Dr. Phil. Shiskha Prabawaningtyas dari Universitas Paramadina, yang membawakan paparan berjudul, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Lingkungan Bakamla RI, dan di moderatori oleh Dr. M. Arsyad AI Amin, S.P M.Si. dari Institut Pertanian Bogor.
Sedangkan peserta yang ikut serta dalam rapat ini yakni Unit Penyelenggara Layanan dan para Analis Kebijakan Bakamla RI, narahubung instansi dalam dan luar negeri, perwakilan pengguna layanan Bakamla RI, Stakeholder Pelayanan Publik, perwakilan dari himpunan masyarakat maritim, Ahli/Praktisi, dan perwakilan media massa nasional. [Shanty Rd]
