Jakarta, sinarberita|Sebanyak 71 Organisasi Buruh dan Ojol menaruh harapan pada Pemerintahan Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Ini ditandai dengan kehadiran organisasi tersebut pada Pertemuan Nasional Serikat Buruh/Serikat Pekerja untuk Advokasi Kebijakan yang dilaksanakan tanggal 14-15 Oktober 2024 di Jakarta.
Menurut salah seorang insiator pertemuan Rudi HB Daman dari GSBI, berkumpulnya pimpinan konfederasi dan federasi serikat buruh bukan untuk dukung mendukung tetapi merumuskan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan.
“Terdata, acara ini dihadiri oleh enam Konfederasi dan 62 Federasi Serikat Buruh serta tiga Organiasi Ojol. Ini bukan untuk dukung mendukung tetapi semata-mata merumuskan rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan karena, 10 tahun terakhir kaum buruh benar-benar terpuruk”, ujar Rudi kepada wartawan, Selasa (15/10/2024).
Suasana pertemuan puluhan organiasi buruh ini penuh keakraban. Acara dibuka dengan Lagu Kebangsaan dan diikuti oleh lagu Pembebasan yang mengisahkan perjuangan Buruh, Tani, Mahasiswa dan Rakyat Miskin Kota, yang dinyanyikan dengan suara gemuruh.
Terlihat tokoh-tokoh yang dikenal sebagai aktivis buruh seperti Bambang Wirahyoso (KSPN), Jumhur Hidayat (KSPSI), Dedi Hardianto (KSBSI), Wahidin (KBMI), Dartha Pakpahan (K-SBSI), Joko Wahyudi (K-Sarbumus) dan Arif Minardi (FSP-LEM SPSI). Tampak juga hadir,
Acara kian semarak dengan hadirnya tokoh senior gerakan buruh Saut Aritonang dari SBM-SK, dan para tokoh aktivis buruh perempuan diantaranya Nining Elitos, Sunarti, Mirah Sumirat, Emelia Yanti, Rosdaria dan Raslina Rasyidin.
Dalam pengantar dialognya, Dewan Pakar Presiden Terpilih, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyampaikan agar tim dari Dewan Pakar itu bersedia mendengarkan masukan-masukan dari kaum buruh yang dikompilasi menjadi sebuah Rekomendasi Kebijakan dan Resolusi Melawai.
“Setelah mendengar masukan dari kaum buruh, para peserta diharapkan bisa berdialog langsung dengan Tim dari Dewan Pakar Presiden Terpilih secara bebas, termasuk menyampaikan kegetiran selama 10 tahun terakhir ini”, kata Jumhur
Usai merumuskan rekomendasi kebijakan dan resolusi, peserta yang diwakili oleh tokoh-tokoh buruh perempuan membacakan secara bergantian ‘Resolusi Melawai’ di hadapan Dewan Pakar Presiden Terpilih.
Setelah dibacakan, Sunarti menyerahkan secara resmi kepada Dewan Pakar Presiden Terpilih yang diwakili oleh Prof. Dr. Darwin Ginting.
Resolusi Melawai diantaranya berisi perlunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga seharusnya setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampak pada ketenagakerjaan. Dengan begitu maka industrialisasi dan reforma agraria sejati menjadi keharusan untuk dijalankan.
Disebutkan, salah satu penyebab hancurnya industri dalam negeri adalah karena membanjirnya produk asing baik resmi maupun ilegal. Untuk itu pemerintahbaru baru harus mengevaluasi dan menertibkan semua aturan impor barang konsumsi, seperti industri tekstil dan produk tekstil, barang elektronik, makanan dan minuman serta impor kendaraan listrik yang dinilai mensubsidi orang-orang kaya dengan dana APBN.
Dalam Resolusi itu disebutkan bahwa Impor Ilegal juga menjadi penyebab hancurnya industri dalam negeri, sehingga semua oknum aparat yang terlibat harus ditindak tegas, baik itu di pelabuhan impor yang resmi dan juga pelabuhan-pelabuhan “tikus”.
Dalam suasana yang hening, Emelia Yanti menyuarakan agar pemerintah mengumumkan penghentian menyeluruh tentang Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), Asuransi Kendaraan Wajib (Third Party Liabilities), dan tambahan iuran dana pensiun yang saat ini belum terlalu mendesak untuk dilakukan.
Sementara itu Mirah Sumirat menyampaikan agar pemerintah segera mencabut sumber masalah ketenagakerjaan, yaitu UU Omnibuslaw Cipta Kerja beserta aturan turunannya, menerbitkan aturan baru atau UU tentang sistem pengupahan nasional, dan melaksanakan sistem jaminan sosial semesta. [Marpan]
