sinar–berita.com|Dibalik belasan pabrik pupuk dalam holding PT. Pupuk Indonesia (dahulu PT Pupuk Sriwidjaya), dan rutin menerima anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tahun ke tahun, Indonesia tergolong negara pengimpor pupuk terbanyak. Dan, hal itu tidak pernah dibarengi dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas pangan dalam negeri, karena Indonesia juga adalah importir beras dan bahan makanan pokok lainnya secara rutin.
Sebagai negara agraris, banyak generasi muda kita sejak tahun 80-an, emoh menjadi praktisi atau pelaku bidang pertanian. Mereka lebih memilih kerja sebagai buruh di pabrik-pabrik, mal, perkantoran, dan bahkan menjadi pekerja migran diluar negeri.
Kualitas hasil-hasil pertanian Indonesia tergolong rendah. Sebagian besar negara-negara di dunia terkesan enggan melakukan impor bahan pangan dari Indonesia kecuali impor pekerja migran, karena mereka beralasan, kandungan residu dalam hasil-hasil pertanian Indonesia jauh melebihi ambang batas yang ditentukan badan kesehatan interenasional.
Sektor pertanian kita dikelola secara politis dan oportunis. Dana bantuan sektor pertanian dari pemerintah ‘dikerat’ oleh oknum stakeholder dari atas, dikerat lagi oleh panitia di tingkatnya masing-masing, sehingga bentuk puluhan rupiah dari atas, tiba ke sasaran inti di bawah hanya dalam wujud beberapa sen saja. Padahal, untuk membeli sebuah permen saja dibutuhkan minimal 500 jumlah rupiah.
Direktur utama PT. Pupuk Indonesia Bakir Pasaman, holder 10 pabrikan atau produsen pupuk dalam negeri mengklaim, selama 2022, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat angka produksi pupuk sebesar 11.764.234 ton dan non pupuk sebesar 7.078.208 ton atau total produksinya mencapai 18.842.442 ton (belum diaudit).
“Ini merupakan hasil kerja keras insan Pupuk Indonesia Grup, salah satunya dengan mengimplementasikan sistem manajemen maintenance excellence dan sistem digital fertilizer untuk memonitor seluruh aspek penunjang kinerja pabrik serta menunjang kinerja produksi seperti peningkatan efisiensi bahan baku dan biaya pemeliharaan, meningkatkan reliability hingga menurunkan angka shutdown di pabrik,” ujar Bakir dalam keterangan persnya, Jumat (6/1/2023).
Data akurat menyebutkan, pada tahun 2022, Indonesia masih mengimpor pupuk kimia sebesar 6 juta ton dari negara China, Jerman, Norwegia dan Taiwan, sedikit menurun di tahun 2023, yakni 5,37 juta ton sebagian besar dari China.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di Indonesia mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti krisis iklim, makin berkurangnya lahan pertanian dan kondisi tanah serta akses pengairan.
Produksi padi pada periode Januari-April 2024 turun 17,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu saat mencapai 22,55 juta ton.
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Prof. Dr Bustanul Arifin menyebutkan, penurunan produksi beras tahun ini tidak terlepas dari faktor iklim, pengairan dan berkurangnya lahan-lahan pertanian.
“Adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan faktor produksi lainnya seringkali menghambat pencapaian target produksi. Oleh karena itu, impor beras menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar,” ujarnya.
Mengapa Mesti Impor?
Impor menjadi dalih yang paling pas untuk melanggengkan sistem birokrasi dalam aspek pertanian. Kita tidak pernah berfikir dan bertindak melakukan optimalisasi lahan-lahan didepan mata kita untuk memutus ketergantungan impor, dengan memanfaatkan temuan para akademisi kita yang menciptakan pupuk organik, yang menjanjikan peningkatan kuantitas dan kualitas hasil-hasil pertanian secara nyata.
Semua orang terpelajar di negeri ini mengakui dan mengklaim, penggunaan pupuk kimia secara periodik dapat merusak tanah, dan penggunaan pestisida membunuh mikrooganism yang sangat dibutuhkan oleh tanaman.
Jika hal itu kita lakukan dengan melibatkan unsur masyarakat dan akademisi bidang pertanian, dalam beberapa tahun kedepan, program ketahanan pangan dan energi yang menjadi prioritas pemerintah saat ini, akan menjadi suatu keniscayaan nyata terwujud.
Namun, jika kita masih tetap berkutat dalam himpitan birokrasi sistem pertanian dan produksi pupuk saat ini, dan dalih penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) diwarnai paparan data fiksi, kita tidak akan pernah maju secara significant.
Presiden ke-7 Joko Widodo yang terkenal dengan seruannya, ‘Kerja…Kerja…Kerja’ mengatakan, banyak bekerja membuahkan hasil, banyak bicara hanya membuahkan alasan.
By: Richard Aritonang
