Morowali, sinar–berita.com — Kolaborasi strategis antara tiga institusi pemerintah—Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menemukan momentumnya melalui peran krusial Tim Ekspedisi Patriot. Pertemuan strategis ini digelar pada Rabu (15/10/2025) di Kantor Bappelitbangda Morowali. Tim yang beranggotakan akademisi dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia ini bertindak sebagai penghubung strategis yang menjembatani kebijakan pusat dengan implementasi di lapangan.
Pertemuan yang dihadiri sejumlah pejabat kunci ini menegaskan komitmen bersama dalam mempercepat program prioritas transmigrasi. Hadir dalam kesempatan tersebut Dr. Asnuryati, SE, M.Si dari Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementrans, Dra. Yudhaningsih, Analis Kebijakan Ahli Muda Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, serta Kepala Bappelitbangda, Hasyim.
Transformasi Paradigma Transmigrasi
Dr. Asnuryati, SE, M.Si, yang akrab disapa Nunu, menekankan transformasi paradigma transmigrasi menuju pendekatan yang lebih holistik. “Transmigrasi bukan hanya soal memindahkan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk hidup yang lebih baik,” ujarnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementrans menghadirkan Program 5T yang terdiri dari Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong. Program ini dirancang untuk membangun kawasan ekonomi baru yang berdaya saing tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran.
Dukungan Daerah dan Peran Tim Patriot
Kepala Bappelitbangda, Hasyim, menyambut baik kehadiran Tim Ekspedisi Patriot sebagai mitra strategis. “Tentunya apa yang kami lakukan mungkin masih ada yang belum tepat sasaran. Alhamdulillah di sini ada tim ekspedisi patriot untuk turun langsung di kawasan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi terbaiknya,” ujarnya.
Hasyim mengungkapkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kawasan transmigrasi Morowali, khususnya di Kecamatan Bungku Barat, untuk mendukung ketahanan pangan. Kolaborasi dengan perusahaan swasta setempat untuk penyaluran BPJS ketenagakerjaan bagi petani dan penyerapan dana CSR menjadi bukti nyata dukungan tersebut.
Penegasan Regulasi dan Sanksi
Di sisi lain, perwakilan Kemendagri menyampaikan pesan tegas terkait kewajiban pelaksanaan program nasional. Mereka mengingatkan bahwa pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), termasuk program transmigrasi yang terintegrasi dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) dapat dikenakan sanksi,” tegas perwakilan Kemendagri. Sanksi tersebut mencakup sanksi administratif, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.
Rekomendasi Berbasis Data
Sebagai bentuk kontribusi nyata, Tim Ekspedisi Patriot memaparkan hasil kajian lapangan yang mencakup analisis Rencana Kerja Tahunan (RKT) Awal, kondisi aktual di lapangan, serta rekomendasi kebijakan berbasis data. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya untuk program prioritas nasional seperti hilirisasi, industrialisasi, dan ketahanan pangan.
Mengakhiri pertemuan, Hasyim menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Ekspedisi Patriot. “Ke depannya kami siap membantu tim patriot jika ada kegiatan lain di lapangan,” pungkasnya, menutup pertemuan yang memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan daerah dalam membangun kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan berdaya saing. [PLR]
