Wamena, sinar berita|Berbagai kelompok latar belakang masyarakat disabilitas serta para aktivis HAM di Wamena, mendeklarasikan sebuah forum yang konsern terhadap isu disabilitas yang berlangsung dikampus Yapis Wamena Selasa, (25/6/2024).
Momentum deklarasi yang bertema, Masyarakar Disabilitas Papua Pegunungan merupakan masyarakat yang peduli terhadap isu-isu disabilitas yang selama ini belum mendapat kesetaraan hak.
Ketua unit layanan disabilitas (ULD) U Care Una IM Yapis Wamena Heriliyani, dalam deklarasinya berharap agar forum yang baru dibentuk ini dapat memperkuat kolaborasi antara ULD dan para pegiat HAM disabilitas di Papua Pegunungan.
“Tentu ini adalah momentum yang baik.untuk ULD dan teman teman yang peduli terhadap isu disabilitas. Dengan forum ini kita akan berkolaborasi baik untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitasnyang inklusi ” ujarnya.
Sementara itu perwakilan dari Dinsos Jayawijaya Lukas berharap, kehadiran Forum Masyarakat Disabilitas Papua Pegunungan kedepannya berkolaborasi dengan ULD Yapus Wamena dapat memberi harapan secara khusus bagi penyandang disabilitas yang ingin bersekolah.
“Terdapat kasus penyandang disabilitas yang memiliki prestasi menjadi atlit namun tidak memiliki ijazah, sehingga tidak dapat tersaring di OPDis maupun pekerjaan, maka kita perlu mendorong agar kedepanya para penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan untuk bersekolah,” katanya.
Selain itu, Komisioner Komnas Disabilitas Kikin yang hadir dalam deklarasi tersebut menegaskan, Forum Masyarakat Disabilitas Papua Pegunungan bertujuan mengumpulkan instansi – instansi terkait yang konsern terhadap isu disabilitas.
“Forum Masyarakat Disabilitas Papua Pegunungan diharapkan mampu melindungi dan memenuhi hak setiap penyandang disabilitas guna berpartisipasi dan berkontribusi bagi bangsa dan negara serta daerah secara setara.” tambahnya.
Kikin juga berharap agar Forum yang baru dibentuk itu dapat bergerak maksimal dengan menjalin komunikasi baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah daeran di delapan kabupaten papua pegunungan.
kesempatan itu, anggota DPRD terpilih kabupaten Jayawijaya Yusuf Hubi mengatakan wilayah kerja ULD harus bisa memperluas jangkauan pendataan penyandang disabilitas hingga kedelapan kanupaten di papua pegunungan.
“Kita komitmen mengawal isu disabilitas dengan sasaran pertama yaitu pendataan, melalui OPDis, dan organisasi lain. Mungkin juga forum-forum diskusi terkait disabilitas perlu digencarkan dan disosialisasikan agar mwmperkuat pemahaman masyarakat terkait isu disabilitas serta hak-haknya agar papua pegunungan manjadi rumah yang inklusif bagi penyandang disabilitas.” tuturnya. [Maria]
