Jakarta, sinar–berita.com|Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo – Gibran , Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara DKI Jakarta menilai, pemerintah harus menjadikan momentum ini sebagai ruang evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan nasional. Janji politik yang disampaikan saat kampanye harus dibuktikan melalui kebijakan konkret yang mampu menjawab persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Koordinator Daerah BEM Nusantara DKI Jakarta Sandroin Labada menegaskan, keberhasilan pemerintahan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi dan besarnya program prioritas, tetapi juga dari kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.
“Dua tahun pemerintahan seharusnya jadi momentum untuk membuktikan keberpihakan negara kepada rakyat. Pemerintah tidak boleh hanya membangun narasi keberhasilan, sementara persoalan daya beli, lapangan kerja, dan kebutuhan dasar masyarakat masih membutuhkan perhatian serius,” tegas Sandroin Labada.
Ia menambahkan, ukuran keberhasilan pemerintah adalah kesejahteraan rakyat, bukan sekadar laporan pencapaian.
BEM Nusantara juga menyoroti efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek-proyek strategis nasional, yang harus dievaluasi berdassarkan manfaat, ketepatan sasaran, transparansi serta dampaknya terhadap masyarakat.
Sandroin mengingatkan, pemerintah perlu memastikan bahwa program berskala besar tidak mengesampingkan kebutuhan mendasar, terutama kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Di sisi lain, efektivitas kabinet juga harus menjadi perhatian. Besarnya postur pemerintahan (kabinet) perlu diimbangi dengan kinerja yang terukur dan efisiensi birokrasi, evaluasi terhadap menteri yang tidak mencapai target merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebijakan berjalan optimal.
“Uang negara adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap program wajib memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Jika terdapat kebijakan yang tidak efektif atau pejabat yang gagal menjalankan tanggung jawabnya, evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan objektif,” ujarnya.
Selain persoalan ekonomi, BEM Nusantara DKI Jakarta mengingatkan bahwa kuatnya koalisi pemerintah di parlemen tidak boleh melemahkan fungsi pengawasan DPR. Prinsip checks and balances harus tetap berjalan agar kekuasaan tidak terpusat tanpa kontrol yang memadai.
Kritik dari mahasiswa, akademisi, pers, dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi serta memastikan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi.
BEM Nusantara DKI Jakarta juga menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai bencana, mulai dari gempa bumi hingga kebakaran hutan dan lahan yang mengancam masyarakat serta lingkungan di berbagai wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Pemerintah dituntut memperkuat mitigasi, pengawasan lingkungan, penanganan korban, dan pemulihan wilayah terdampak secara berkelanjutan.
“Negara harus hadir untuk melindungi rakyat, termasuk ketika masyarakat menghadapi bencana. Penanganan tidak boleh berhenti pada bantuan darurat, tetapi harus disertai langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas,” tegas Sandroin.
Empat Tuntutan BEM Nusantara DKI Jakarta
Berdasarkan evaluasi tersebut, BEM Nusantara DKI Jakarta menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintahan Prabowo–Gibran;
- Evaluasi prioritas APBN dengan mengutamakan pemulihan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- Evaluasi kinerja kabinet secara objektif dan transparan, termasuk mempertimbangkan perombakan kabinet terhadap menteri yang tidak mencapai target kinerja.
- Menjaga demokrasi dan supremasi hukum, menjamin kebebasan berpendapat, serta memperkuat pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih.
- Memperkuat mitigasi dan penanganan bencana, memastikan perlindungan korban, mempercepat pemulihan wilayah terdampak, serta menindak pelanggaran hukum yang memperparah kerusakan lingkungan.
Sandroin menegaskan bahwa sikap kritis mahasiswa bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan nasional, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan pembangunan berjalan adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya menjadi slogan politik. Masa depan bangsa harus dibangun melalui pendidikan yang berkualitas, ekonomi yang berkeadilan, lingkungan yang terjaga, dan demokrasi yang sehat. Kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan independen agar kekuasaan tidak menjauh dari kepentingan rakyat,” tutupnya.[arto]
