Jakarta, sinar–berita.com|Forum Mahasiswa Nusantara menggelar diskusi bertajuk “Tinjauan Solutif Dua Tahun Pemerintahan & Resolusi” sebagai ruang evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Diskusi ini menyoroti sejumlah persoalan strategis, mulai dari transparansi anggaran pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga supremasi hukum dan kesejahteraan masyarakat.
Koordinator Daerah BEMNUS DKI Jakarta Sandroin Labada menegaskan, evaluasi pemerintahan harus melihat sejauh mana kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Besarnya anggaran dan banyaknya program pemerintah harus diikuti transparansi penggunaan anggaran, ketepatan sasaran, serta pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.
Sandroin menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan yang harus benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperluas akses pendidikan yang terjangkau.
Ia juga menilai pelaksanaan program MBG perlu diawasi secara serius, terutama dalam aspek penganggaran dan implementasi di lapangan, agar setiap program berjalan sesuai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain sektor pendidikan, Sandroin juga menekankan pentingnya transparansi dalam pembentukan regulasi, termasuk kebijakan reforma agraria dan perampasan aset. Menurutnya, kebijakan hukum harus dibentuk secara terbuka dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak masyarakat serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.
“Tiga sektor yang perlu menjadi perhatian utama pemerintah, yakni pendidikan, hukum, dan kesehatan. Pemerataan pelayanan publik harus diperkuat, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih membutuhkan dukungan dalam pemenuhan fasilitas dasar,” papar Sadroin menekankan.
Sementara itu, Ketua DPC PERMAHI Jakarta Timur, Reinnel Lailossa menyampaikan, evaluasi pemerintahan merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Presiden dan wakil presiden memperoleh mandat dari rakyat sehingga janji politik harus diuji berdasarkan realitas dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Menurut Reinnel, mahasiswa memiliki tanggung jawab sebagai agent of change dan agent of control untuk mengawal jalannya pemerintahan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak seharusnya berhenti pada demonstrasi atau penolakan, tetapi harus disertai kajian, dasar hukum, data, dan alternatif solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Reinnel turut menyoroti pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk MBG dan KDMP, serta pentingnya keseriusan dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai setiap persoalan yang berdampak terhadap masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
Pemateri lainnya, Piere A.L. Lailossa, S.H., M.H., menyoroti pentingnya supremasi hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa mahasiswa perlu menjaga independensi gerakan dan meningkatkan literasi politik dalam menghadapi dinamika demokrasi, termasuk menjelang Pemilu 2029.
Adapun Krisantus Turnip, selaku Presiden BEM STPI menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari terlaksananya program kerja. Pemerintah juga harus mampu menjamin kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan anggaran negara memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara merata.
Forum ini turut membahas kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Para pemateri menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kebijakan publik, dan penegakan hukum yang adil serta bertanggung jawab.
Forum Mahasiswa Nusantara menegaskan bahwa mahasiswa harus tetap independen dan kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kajian berbasis data, diskusi, pengawasan publik, dan gerakan yang terorganisasi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya hadir untuk menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi demi terwujudnya kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan rakyat.[***]
