Jakarta, SINAR-BERITA.com|* Ketua Umum Partai Bulan Bintang Prof Yusril Ihza Mahendra menilai pembangunan yang paling lemah pada masa pemerintahan Prediden Joko Widodo adalah pada sektor hukum. Menurutnya, keadilan dan kepastian hukum sepertinya semakin menjauh, padahal ini adalah masalah paling fundamental bagi sebuah Negara.
“Kalau keadilan tidak ada, yang kuat menang, yang lemah tersingkir dan terabaikan, maka ketidak puasan akan menumpuk dimana-mana. Ketidak adilan masalah pertanahan, ketika yang kuat selalu menang yang lemah (Rakyat kecil) selalu kalah, maka kekecewaan akan semakin menjadi-jadi,” kata Yusril di akun pribadinya, Senin, (6/2/2023).
Yusril menegaskan bahwa pemilik modal dan pengusaha selalu diuntungkan dan hak-hak buruh diabaikan, maka demo dan protes akan terus terjadi, sehingga keseimbangan dan keadilan bagi kedua belah pihak mutlak dalam konsep dan aturan. Pemerintah mengawasi, menjaga dan menegur pihak yang salah.
Yusril mencontohkan, Industri manufaktur harus dibuka luas untuk Daerah Pulau Jawa agar terjadi pemerataan dan penciptaan lapangan kerja, upah wajar dan jaminan hukum serta keadilan ditegakan Pemerintah.
“Kalau dua hal ini tidak ada, Industri manufaktur akan lari ke Vitnam, Kamboja dan Laos,” tegas Yusril.
Kepastian hukum tentang eksistesi Perusahaan harus dijaga ketat dengan sistem dan kontrol oleh Kemenkumham, jangan biarkan IT mudah dibobol dan diubah- ubah oleh Notaris sehingga kepastian hukum berantakan. Kalau begini keadaanya, siapapun takut mendirikan usaha di Negara ini.
Selain itu, lanjut Yusril, sistem pelayanan Imigrasi juga harus dievaluasi, jangan mudah kebobolan. Sistem elektronik yang dibangun tujuanya untuk mempercepat pelayanan tapi jangan menyerahkan segalanya kepada sistem elektronik IT tanpa kontrol yang ketat karena rawan penyalah gunaan.
“Contohnya, TKA China bebas-bebas masuk tanpa pengawasan ketat dan seleksi yang hati-hati terhadap jenis pekerjaan yang boleh dilakukan TKA, ini bukan saja menimbulkan masalah ketenagakerjaan, tetapi juga masalah sosial dan politik yang rawan serta menjadi ancaman stabilitas. Tiap hari masalah TKA China ini menjadi bahan berita dan bahan agitasi, propaganda di medsos. Tidak semua beritanya sesuai fakta, tetapi hal seperti itu mudah mempengaruhi orang awam dan membuat suasana menjadi tegang. Pemerintah tidak boleh berdiam diri menghadapinya.” jelasnya.
Edited By: Maria
