Jakarta, SINAR-BERITA.com|* Pelaksanaan acara perpisahan Ketua dan 11 hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin 26 Juni 2023 tepatnya pada di lantai 4 gedung PTUN Jakarta di jalan A Sentra Primer Baru Jakarta Timur terkesan tertutup dan di tutup-tutupi oleh pihak panitia.
Pasalnya, acara tersebut tidak pernah dikabari kepada awak media yang meliput di peradilan tersebut, dan sekalipun wartawan memaksakan diri hadir di lantai 4, pernah disuruh keluar oleh pihak keamanan gedung dengan alasan takut dapat teguran entah dari pihak panitia atau orang tertentu.
Menohok pada pesan Ketua Mahkamah agung (MA RI) yang disampaikan oleh Dr. H. Sunarto. SH MH, ini sangat bertolak belakang dengan kegiatan di PTUN Jakarta, dimana Ketua MA HM Syarifuddin pada acara ‘MARI Mendengar’ bersama Wartawan, Ajang Sampaikan Kritik dan Saran ke Mahkamah Agung, Jumat (19/12/2022), sebagaimana di sampaikan oleh Wakil ketua Bidang Non Yudisial Dr H. Sunarto SH MH ketika itu seperti dikutip,
“Karena tujuannya hanya satu, para wartawan hanya ingin mendapatkan informasi yang riil, kira-kira apa sih, karena beliau adalah jembatan media antara institusi kami dengan masyarakat pencari keadilan. Nah, beliaulah yang mewakili yang menyampaikan melalui media,” kata Sunarto ketika itu.
Namun hal itu tidak dijadikan acuan bagi para petinggi di PTUN Jakarta, bahkan terkesan didelegasi melalui seorang Satpam. Atau pernyataan itu hanya menjadi isapan jempol saja di Peradilan tersebut? Karena, justru sejak dikeluarkannya SEMA yang melarang pihak-pihak berperkara menemui majelis hakim kecuali didampingi panitera, sejak itu pula, eksklusifitas mulai terbangun dilingkungan MA, yang justru melahirkan banyak hakim bahkan hakim tinggi menjadi figur pesakitan yang diadili secara ‘rapih’ oleh bekas rekannya sesama hakim.
Bahkan, sejak SEMA itu, sedikit awak media yang bisa dapat menemui sosok hakim kendati sekadar menanyakan progres suatu perkara yang ditanganinya. Namun, sejak itu, dua hakim agung, pejabat paling strategis dilingkungan ‘benteng akhir keadilan’ itu menjadi dua sosok yang harus diadili, Nurhadi Abdurrachman dan Hasbi Saleh, Sekretaris MA dimasanya. Suatu prestasi terburuk dilingkungan peradilan dibulatan bumi ini.
Berikut petikan komunikasi antara seorang awak media terkait ‘senyapnya’ acara perpisahan Ketua PTUN Jakarta beserta 11 hakim dilingkungan PTUN, Senin (26/6/2023) dengan kepala Biro Humas MA Dr. Sobandi, melalui whatsApp,
[12.49, 26/6/2023] Kurikulum: Asslkm.wr.wb. pak. Karo bgm kbrnya, pak hari ini di ptun jkt ada acara perpisahan ketua ptun jkt dan 11 hakim, tp sangat sy sayangkan acara ini terkesan tertutup dan di tutup2i, sehingga sy sbg awak media sulit meliput, dan patut di duga ada undangan pihak yg sedang berperkara ? Mohon responnya terhadap acara ini, tks
[13.03, 26/6/2023] Dr. H. Sobandi SH, MH: Coba konfirmasi ke Jubir PTUN
[13.04, 26/6/2023] Kurikulum: Jgn kan jubirnya, humasnya saja sy tdk pernah tahu, itu di sebabkan karena tdk ada dan pernah media diberitahu 😁
[13.09, 26/6/2023] Kurikulum: Pak. Karo perlu ketahui hanya sy yg meliput di ptun jkt, tp seperti sy tdk di anggap ada😭😭😭
[13.21, 26/6/2023] Dr. H. Sobandi SH, MH: Langsung ke ptsp aza Soalnya Jubri emang harus diketahui nomor nya.
Jadi semua informasi tentang Ketua PTUN dan para hakim yang di mutasi baik nama dan kemana juga menjabat sebagai apa media tidak pernah diberitahu, dan amat sangat bertolak belakang dengan yang dikatakan Wakil Ketua Bidang Yudisial Sunarto di acara ‘MARI Mendengar Bersama Wartawan.
Hal terkesan ‘senyap’ini menjadi selaras dengan kejadian adanya pembentukan Forwama-RI oleh belasan wartawan, dan dituding ratusan wartawan dilakukan secara senyap, karena memang dilakukan pembentukannya secara senyap. Namun, ketika perwakilan para wartawan yang berkirim surat resmi meminta sikap MA atas pembentukan ‘senyap’ itu, hingga saat ini, tanggapan dari pihak MA juga masih SENYAP. [Edi/pr SB]
