Jakarta, SINAR-BERITA.com|* Bonus demografi perlu dikelola dengan baik agar mampu menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi nasional. Sebab tanpa dikelola dengan baik, bonus demografi justru akan menjadi masalah serius.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno dalam diskusi yang digelar Beritakota.id di Tower H Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023). Dalam diskusi yang didukung oleh PT Pegadaian dan FIF Group, digadang, Indonesia akan mulai memetik bonus demografi di tahun 2025 – 2037.
“Kita perlu mengoptimalkan sumber daya manusia dengan terus melakukan upaya pembinaan terhadap SDM agar lebjh inovatif, adaptif dan kolaboratif, pemerintah harus menjaga prinsip 4AS yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas,” tegas Sandiaga.
Menurut Sandiaga, Jepang, Korea dan Taiwan sudah mampu menggunakan bonus demografinya sehingga menjadi negara maju. Indonesia, tambah Sandiaga, akan menghadapi bonus demografi itu dengan penuh ketidakpastian.
Kepala Bagian Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Fiter Baresman Silaen menyatakan, di tahun 2024, pihaknya menargetkan rasio wirausaha mapan mencapai 4 persen dari total penduduk. Saat ini jumlah UMKM mencapai 99 persen namun didominasi oleh pelaka usaha mikro. Target penambahan wirausaha baru diharapkan bisa mencapai 1 juta di tahun depan.
“Adanya bonus demografi ini perlu kita dorong bersama agar semakin banyak jumlah pengusaha, jadi kita tidak lagi fokus untuk menciptakan tenaga kerja tapi perlu dicetak wirausaha sebab kedepan jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja itu tidak seimbang,” tutur Fiter.
Untuk mencapai target rasio kewirausahaan dan penambahan jumlah wirausaha baru, Kementerian Koperasi UKM telah melakukan reformasi besar-besaran dalam membina UMKM, dan berkolaborasi dengan 27 Kementerian dan Lembaga (K/L) agar struktur ekonomi nasional yang didominasi pelaku usaha mikro ini bisa semakin baik.
“Kita saat ini telah membentuk satu ekosistem dimana semua pihak bisa terlibat dalam upaya mendorong UMKM itu naik kelas. Kita ada coaching clinic, inkubasi bisnis menggandeng akademisi. Jadi tidak hanya pelatihan kemudian ditinggal begitu saja,” lanjutnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Bidang Kependudukan Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas, Hariyadi Sabar menuturkan, bonus demografi Indonesia menghadapi sejumlah tantangan diantaranya, kualitas SDM Indonesia masih masih rendah, dan angka pengangguran yang semakin lebar dan tidak sepadan dengan jumlah lapangan kerja.
“Bonus demografi ini bersifat dinamis dan dapat dioptimalkan apabila ada kebijakan yang tepat. Tanpa ada peningkatan produktivitas dan kebijakan relevan, manfaat dari bonus demografi akan segera berakhir,” ucap Hariyadi Sabar.
Hariyadi menekankan pentingnya implementasi program empower, educate dan employ (3E Framework). Semua pihak perlu fokus untuk memberikan hak dan kesempatan kepada usia kerja bergabung ke dalam ekosistem yang lebih produktif, dan dibina agar menjadi tenaga kerja yang siap guna dan produktif.
Chief Commercial Officer PT SiCepat Ekspress Imam Sedayu membenarkan, UMKM menjadi backbone bagi perusahaan di sektor logistik. Besarnya jumlah penduduk Indonesia menjadi market yang menjanjikan bagi UMKM. Tak heran jika layanan antar paket yang dikelola oleh SiCepat meningkat drastis mencapai 1 juta paket per hari..
Lonjakan trafik layanan SiCepat ini, menurut Imam, ditopang oleh meningkatnya jumlah UMKM yang go digital. Di tahun 2022, jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital mencapai 20,76 juta unit atau naik 26,6 persen dibandingkan tahun 2021 sebanyak 16,4 juta unit.
“Bayangkan bonus demografi ini kalau nanti kita bisa manfaatkan dengan mendorong kaum milenial menjadi pengusaha dengan tingkat pengetahuan teknologi mereka sudah tinggi maka akan luar biasa. Kita harap ini akan terjadi di Indonesia,” ungkap Imam.
Untuk mendukung program UMKM naik kelas, SiCepat telah melahirkan beberapa layanan khusus yang pro terhadap UMKM seperti, Sanubari (Siap Bangkit Untuk Negeri) yaitu layanan khusus yang menyediakan layanan kurasi, pengembangan hingga inkubasi terhadap produk UMKM. [Shanty Rd]
