Jakarta, sinar–berita.com|Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan mengedepankan ekologi sebagai panglima termasuk dalam pengelolaan komoditas lobster.
Potensi lestari Benih Bening Lobster (BBL) yang dapat dimanfaatkan secara Nasional berdasarkan perhitungan komnasjiskan mencapai 465.776.023 ekor yang tersebar di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, namun potensi pemanfaatan BBL tersebut tidak dirasakan manfaatnya oleh Indonesia karena banyak kebocoran-kebocoran dari aktivitas illegal salah satunya penyelundupan
Aktifitas penyelundupan BBL terbesar saat ini dilakukan ke negara Vietnam, karena Vietnam membutuhkan benih bening lobster sebagai komoditas budidaya di negaranya mencapai 600 juta ekor dengan nilai mencapai 3 Milyar dollar yang sumber benih bening lobsternya berasal dari Indonesia.
Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui KKP RI mendorong Vietnam untuk berkerja sama dengan mekanisme G to G dalam pengembangan Industri budidaya BBL yang diharapkan dapat menekan angka penyelundupan BBL
Dampak Potensi hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aktivitas penyelundupan BBL ke luar wilayah NKRI sebesar kurang lebih 3 s/d 30 Triliyun Rupiah.
Salah satu penyebab masih maraknya aktifitas penyelundupan BBL yaitu penanganan dan penindakan terhadap pelaku penyelundupan masih dilakukan secara parsial, untuk itu pada hari Jum’at tanggal 1 Desember 2023 KKP melalui Ditjen PSDKP melaksanakan Apel Operasi Terkoordinasi Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan BBL dalam rangka menguatkan kembali kerja sama antar Kementerian/Lembaga dalam pengawasan dan penindakkan hukum terhadap pelaku penyelundupan dan aktifitas illegal yang dapat menggangu kelestarian sumber daya benih bening lobster ini melalui pola tindak, pola operasi dan strategi pengawasan yang akan dibangun bersama
Hari ini kita melaksanakan Apel Kesiapan Operasi Pengawasan dan Penindakan BBL di Bandara Soekarno Hatta, yang bertujuan untuk mengecek kekuatan riil kita yang siap dalam melaksanakan tugas di Sektor operasi pengawasan penyelundupan BBL khususnya di Bandara Soekarno Hatta.
Modus operandi yang dilakukan penyelundup BBL diantaranya melalui Jalur Udara yaitu melalui bandar udara yang dilakukan oleh Koperman, yaitu orang yang membawa BBL di dalam koper yang akan membaur dengan penumpang pesawat pada umumnya atau Penyelundupan Jalur Udara dengan pemalsuan dokumen invoice ekspor di Terminal Cargo
Khususnya di Bandara Soekarno Hatta, berdasarkan data yang ada, pada periode tahun 2023 ini telah dilakukan penggagalan penyelundupan BBL melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 7 kali oleh Polresta, Bareskrim, Bea Cukai dan Aviation Security (Avsec) dengan barang bukti BBL sebanyak 522.498 ekor
K/L yang dilibatkan dalam operasi terkoordinasi pengawasan dan penindakan penyelundupan BBL di Sektor Bandara antara lain personil: KKP; Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); Kementerian Keuangan (KEMENKEU); Kementerian Perhubungan (KEMENHUB); Kemenkumham, Badan Karantina Indonesia.
Masing-masing K/L berpartisipasi mengirimkan personilnya dalam kerangka operasi rutin dan ditingkatkan;
(BARANTIN) dan PT. Angkasa Pura 2 (Persero) Bandara Soekarno Hatta;
Titik atau lokasi pengawasan di bandara meliputi di Terminal 2 dan Terminal 3 keberangkatan internasional dan Regulated Agent (RA) yang merepresentasikan lokasi Cargo.
Periode operasi laut dilaksanakan pada periode bulan Desember 2023.[Santy Rd]
