Kabupaten Tegal, SINAR-BERITA.com|* Pekerjaan Pengaspalan Jalan di desa Langgen kecamatan Talang kabupaten Tegal diduga mengurangi mutu kwalitas aspal, karena sesuai temuan dilapangan saat pekerjaan proyek bersumber anggaran dana desa (DD) tahap 1 TA 2023, dalam teknis awal pengaspalan Lapis Penetrasi (Lapen), ketebalan hanya 2 hingga 3 cm.
Secara teknis, Lapen untuk awal pengerjaanya didasari kiciran aspal cair panas lalu kemudian hanya di tebar batu ukuran 2-3 cm dan batu ukuran 1-2 cm lantas baru dikicir aspal panas kembali ditutup tebaran batu 0-5 cm.
Hal tersebut jelas mengurangi jenis batu 3-5 cm dan lebih banyak mengurangi pemakaian aspal cair panas yang digunakan, sehingga bakal mengurangi ketebalan lapis penetrasi yang umum di Rencana Anggaran Biaya (RAB), ketebalan biasanya tertera 5 Cm.
Menurut Muhtar, kepala desa Langgen, saat sedang mengawasi pengerjaan proyek tersebut, saat dikonfirmasi awak media menyampaikan, dirinya tidak tahu mengenai jenis batu untuk bahan pengaspalan sama sekali.
“Saya tidak tau mengenai proyek aspal, apa itu pekerjaan sand sheet, apa lapen. Yang lebih tau pak Sekdes dan tim pelaksana kegiatan anggaran (PKA) juga tau mas,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (5/4/2023).
Kemudian Sekretaris Desa Langgen, Nas membeberkan kepada awak media, pengaspalan di desa itu memang dipihakketigakan dan menggunakan tim Ahli serta pekerjanya didatangkan dari luar daerah, karena pada pekerjaan sebelumnya, tenaga lokal tidak sanggup.
“Untuk pekerjaan pengaspalan desa ini memang dipihakketigakan atau ditimahlikan, dan tenaga kerja pun dari luar semua, karena dulu pun pernah tenaga kerja dari desa menyerah tidak mau, kalo untuk MOU mekanisme tim ahli pihak tiga dengan desa yang tau hanya pak Kades, saya Sekdes hanya sebagai pengurusan administrasi desa” ujarnya.
Nas juga mengatakan, biasanya dirinya dengan bendahara desa ketika anggaran sudah turun, potongan pajak langsung diamankan sekitar 12% pph+ppn matrial dan untuk BOP dipotong 3,5%, lalu sisanya diserahkan ke Kades.
“Untuk mengenai ketebalan pekerjaan pengaspalan ada propelling, lapen dan sand sheet, propelling di RAB biasanya tebalnya 3 cm sampai 5 cm tapi kalo lapen tebalnya 2 cm sampai 3 cm” sambung Sekdes desa Langgen itu.
Nas, Sekdes Langgen itu menjelaskan, untuk jenis pembatuan propelling dan lapen menggunakan batu ukuran 3-5 cm dan 2-3 cm itupun tergantung kebutuhan dilapangan. Mengenai panjang pekerjaan dan jumlah anggaran sesuai di papan anggaran desa, RT05 RW01 volume 135 meter, anggaran Rp91.400.000, RT06 RW02 volume 290 meter anggaran Rp89.200.000 dan RT06-07 RW02 anggaran Rp108.000.000 sumber anggaran dari dana desa.
Ketika awak media menemui camat Talang Sumiyati di kantor kecamatan Talang, Kamis (27/4/2023), namun awak media ditemui oleh staf kecamatan yang mengatakan kepada awak media, bahwa ibu Camat sedang istirahat.
“Maaf mas, ibu Camat sedang istirahat diruanganya, tadi baru pulang dari Pemda” tandas staf Kecamatan Talang itu.
Namun kemudian, datang kembali staf kecamatan lain menanyakan perihal kedatangan awak media, seraya memberitahu bahwa Camat Sumiyati sedang keluar.
“Mohon maaf, ada perihal apa mas mau menemui ibu Camat? Soalnya ibu sedang keluar pakai mobil lain, bukan mobil dinas,” ucapnya kepada media.
Padahal jelas staf pertama sudah menjelaskan bahwa Camat Talang Sumiyati sedang istirahat dan awak media disuruh menunggu, dan kendaraan dinas Camat, juga tampak terparkir didepan kantor Camat Talang.
Lantas sekitar 30 menit kemudian, datang staf kecamatan yang mengaku sebagai staf Kasi (kepala Seksi) Pemdes (pemerintahan desa) di kecamatan Talang, bernama Dimyati, yang juga menjelaskan bahwa camat Talang Sumiyati belum bisa menjelaskan karena sedang istirahat, dan belum bersedia dikonfirmasi terkait dengan pekerjaan anggaran DD desa Langgen.
“Ibu camat belum bisa bersedia ditemui, langsung saja awak media ke Kepala Desa Langgen, kalo mau konfirmasi. Ibu camat belum bisa ada jawaban dan kemungkinan takut salah, jadi gini Mas, dana desa kan block grant posisinya RKN, RKD dan RKDes kemudian dalam undang-undang 47, Kecamatan kan hanya memfasilitasi,” ujar Dimyati kepada awak media.
Dimyati menjelaskan, pengawasan desa dan penggunaan dana desa, pihak kecamatan tidak berwenang selain hanya melakukan opnam kegiatan fisik saja.
“Karena desa sudah ada pengawasan ekternal maupun dari pengawasan BPD dari desa, beda dengan kelurahan yang disitu kecamatan sebagai komando pengawasan,” imbuhnya. [Rico/Ramli]
