Jakarta, SINAR–BERITA.com| Aneh bin ajaib! Ibarat remaja sedang kencan via whattsapp, lalu salahsatu mengirim chat yang menyinggung seorang lainnya, lantas memblok nomor kekasihnya itu.
Itu urusan pribadi. Tetapi yang diblok WA nya oleh anak buah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini adalah elemen publik, yang hendak mempertanyakan proyek pekerjaan terkait kepentingan publik yang ditengarai dikorup atau tidak dikerjakan. Dan, pegawai yang dibayar oleh pajak rakyat itu hendaknya punya kemaluan untuk tidak melayani kepentingan masyarakat yang menggaji hidup dan pekerjaannya.
Merujuk pada Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government), seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal, wajib dan berhak diketahui oleh publik.
Bila ada pejabat publik maupun pegawainya, yang terkesan menutupi informasi yang notabene berhak diketahui publik, dapat dipastikan, terjadi tindak tindak pencurian dan koruptif didalamnya, dan sedang berlangsung pemerkosaan terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, dan aparat berwenang hendklah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
Saat elemen masyarakat mempertanyakan terkait realisasi Pemeliharaan Mesin Kapal Kapal Sonar 1,2,3,4 sesuai dengan kode rekening 5.1.02.03.0049 Belanja Pemeliharaan Alat angkutan Apung Bermotor Tahun anggaran 2022. Nilai Kontrak Rp.3.947.747.629,00 ternyata direalisasikan pada bulan Mei 2023, tidak diperoleh jawaban yang jelas. Malah, nomor WA sipenanya di blok.
Hal itu dilakukan oleh Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan (UPAP) Anton Parura, yang dihubungi lewat Aplikasi WhatsApp miliknya, Sabtu (9/9/2023).
Tidak hanya itu, Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta juga tidak memberikan respon terkait terkait realisasi Pemeliharaan Mesin Kapal Kapal Sonar 1,2,3,4 sesuai dengan kode rekening 5.1.02.03.0049 Belanja Pemeliharaan Alat angkutan Apung Bermotor Tahun anggaran 2022 yang nota bene direalisasikan Tahun Anggaran yang berbeda 2023.
Berdasarkan hasil penelusuran dan sumber informasi yang layak dipercaya, terkait kegiatan Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Bermotor untuk Penumpang Tahun Anggaran 2022, antaralain, proyek Pemeliharaan Mesin Diesel Inboard, sesuai nomor rekening.5.1.02.03.02.0049. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan, dan proyek Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Kabupaten Keplauan Seribu.
Hasil penelusuran dilapangan, realisasi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor Khususnya untuk Kapal Sonar 1,2,3&4 5), terealisasi di Bulan Juni 2023.
Hal tersebut patut di pertanyakan, bagaimana mungkin Anggaran Tahun 2022 direalisasikan di tahun 2023 ?
Uraian Kontrak Perjanjian Kerja Sama dengan PT.Trayaganta adalah berikut;
• Pemeliharaan Mesin Diesel Inboard. Nomor Kontrak Perjanjian kerja sama 3373/PH.12.00. Tanggal Perjanjian Kerja Sama 10/28/2022. Nama SPK sebagai berikut :
1) Pemeliharaan 125 Jam Kapal Motor Sonar 1,2,3,4, (2).Pemeliharaan 250 Jam Kapal Motor 1,2,3,4. (3). Pemeliharaan 500 Jam Kapal Sonar 1,2,3,4. (4). Perbaikan dan penggantian Suku Cadang Kapal Motor Sonar 1,2,3 dan 4.
Adapun Kontrak Satuan sesuai dengan nomor Surat Perintah Kerja (SPK) dan Tanggal Surat Perintah Kerja termasuk harga.
Termasuk Pembayaran dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan termasuk Pembayaran dengan PT.Trayagantha. Disinyalir terealisasi pada bulan Mei Tahun 2023. Antara lain:
• Kontrak Satuan dan Surat Perintah Kerja No.3410/Provisional Hand (PH).12.00.Tanggal Surat Perintah Kerja 11/2/2022 Harga Rp.152.154.360.Pembayaran sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 2.029627/ /XII/2022. Pembayaran Rp.134.334.480.
• Kontrak Nomor Satuan dan Surat Perintah Kerja: 3573/Provisional Hand (PH).12.00. Tanggal Surat Perintah Kerja: 11/17/2022.Harga Rp.223.221.000. Pembayaran sesuai nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D): 2.09628/SPD2D/XII/2022.Pembayaran Rp.197.078.000.
• Kontrak Nomor Satuan dan Surat Perintah Kerja: 3750/Provisional Hand (PH).12.00 Tanggal Surat Perintah Kerja: 12/5/2022 Harga Rp.863.678.790. Pembayaran sesuai Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :2 029650/SP2D/XII/2022.Pembayaran Rp.762.527.220.
• Kontrak satuan dan Nomor Surat Perintah Kerja: 3466/Provisional Hand (PH).12.00 Tanggal Surat Perintah Kerja : 11/8/2022.Harga Rp.1.752.523.500.Pembayaran sesuai nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D): 2.029626/SP2D/XII/2022. Pembayaran Rp.1.547.273.000.
• Kontrak satuan dan nomor Surat Perintah Kerja: 3811/ Provisional Hand (PH).12.00.Tanggal Surat Perintah Kerja: 12/9/2023.Harga Rp.1.472.338.854. Pembayaran nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D): 2.029634/SP2D/XII/2022 Pembayaran Rp.1.306.534.929. Nilai kontrak : Rp.3.9 miliar.
Sekretaris LSM-Gerakan Cinta Indonesia (LSM-GRACIA) Hisar Sihotang angkat bicara, bagimana ceritanya kegiatan Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Bermotor untuk Penumpang Tahun Anggaran 2022, terealisasi ditahun 2023?.
“Lantas dimanakah Inspektorat berada? Kog bisa lolos dari pemeriksaannya? Mestinya sesuai dengan aturan dan tupoksinya untuk melaksanakan kegiatan dimulai dari pengawasan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan juga mengevaluasi pengawasan di tiap-tiap unit,” ujar Hisar.
Diduga, pelaksanaan proyek pada tahun 2023 bersumber dari APBD DKI Jakarta, yang dibayar lewat Pajak.
“Lantas dimana letak kesalahannya, apakah hal tersebut tidak bisa dipertanyakan, inikan aneh?,” beber Hisar.
Dalam waktu dekat ini, ditegaskan, LSM-Gerakan Cinta Indonesia (LSM-GRACIA) akan menyurati Kegiatan di Unit Pengelola Angkutan Perairan kepada Instansi yang berkompeten untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Jangan jadi pejabat kalau tidak bisa dikritik, apalagi digaji dari uang rakyat yang dibayar lewat pajak, ditambah dengan pakta integritas yang ditanda tangani,” tandasnya.
Ketika hal tersebut dipertanyakan lewat Aplikasi WhatsApp miliknya. Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat yang dihubungi via WhattsApp miliknya, Senin (11/9/2023), belum memberikan respon.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Anton Parura yang terkesan alergi dengan isi chat whattsApp yang diterimanya, mungkin belum sembuh atau masih berobat jalan[Parulian/red]
