Jakarta, sinarberita| Tak meleset dari ucapan presiden Prabowo Subianto dalam sambutan pertamanya setelah dilantik menjadi presiden Indonesia ke-8 yang menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi bersama Kabinet Merah Putih. Ketika itu Prabowo Subianto menegaskan, korupsi itu ibarat ikan busuk dimulai dari kepalanya.
Hal itu sangat selaras dengan yang terjadi terhadap konstituen Dewan Pers yakni, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang belum lama ini mengalami ‘peoses pembusukan’ dari kepalanya.
Organisasi Kewartawanan yang terkesan mendominasi Dewan Pers itu betul-betul busuk dari kepalanya yakni, Hendry Ch. Bangun bersama petinggi pusat PWI, menggeser dana hibah dari Kementerian BUMN sejatinya untuk uji kompetensi wartawan, ke saku beberapa golongan pejabat atasnya, termasuk Hendry Ch Bangun.
Kerdilnya, saat pemanggilan ke dia dari pihak Kepolisian pada Kamis (24/10/2024), Hendry cs tidak memenuhi panggilan polisi.
Arogansi yang ditampakkan oleh PWI bukan tidak memenuhi panggilan polisi saja, sebelumnya pertengahan tahun 2023, ketika sekumpulan wartawan yang meliput di lingkungan Mahkamah Agung sepakat membuat forum kerja wartawan lingkungan MA.
Salah seorang panitia pemilihan Richard Aritonang menegaskan pemilihan dilakukan secara demokratis dan terbuka. Ketika itu wartawan sinarberita ini pun menunjuk beberapa wartawan untuk menjadi panitia pemilihan ketua Forum Wartawan Mahkamah Agung (Forwama).
Namun seketika, sebelum jadwal kampanye atau pemaparan program kerja kandidat ketua Forwama ditentukan, seorang yang konon katanya adalah anggota PWI berinisial ES, mengadakan deklarasi pembentukan Forwama di Gedong Joeang 45 Menteng, dengan dihadiri beberapa oknum PWI bersama atributnya, dan memakai logo MA sebagai logo Forwama tanpa izin kepada pihak MA.
Hal itu tentu saja membuat Richard Aritonang menyatakan ketidakabsahan deklarasi Forwama karena kepanitiaan belum membuat agenda proses pemilihan ketua Forwama.
“Pembentukan Forwama tidak sah karena wartawan yang meliput dilingkungan MA dan peradilan seluruh Indonesia yang menyatakan turut dalam bursa pemilihan lebih dari 300 orang, sedangkan peserta dalam deklarasi di gedong Joeang 45 cuma belasan orang,'” terang Richard ketika itu.
Ia juga mempertanyakan penggunaan logo MA di seragam Forwama ketika deklarasi, apakah atas seizin pihak MA atau tidak.
PWI semestinya sudah pantas dibubarkan mengingat organisasi Kewartawanan di Indonesia bukan hanya PWI, yang terkesan mendominasi gedung Dewan Pers, dan secara ‘senyap’ memeras instansi-instansi pemerintahan selama ini.
Terendusnya bantuan hibah dari kementerian BUMN itu tidak lepas dari retaknya ‘kongsi’ di internal PWI dan luapan rasa cemburu organisasi Kewartawanan yang tidak beroleh tempat di Dewan Pers.[Arto]
