Jakarta, SINAR-BERITA.com |* Mengusung tema, ‘Menjadi Pahlawan di Negeri Sendiri Dengan Belanja PDN’, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan gelar Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIExpo Kemayoran Jakarta pada 3-5 Agustus 2023 mendatang.
Event yang baru pertama kali digelar ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi belanja produk dalam negeri (PDN) lewat penggunaan katalog elektronik (e-katalog), selaras intruksi presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2022.
Inpres 2/2022 kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menginstruksikan, bahwasanya pelaku usaha nasional yang memproduksi produk dan jasa berkualitas dan kompetitif harus terus didorong melakukan percepatan skalasi bisnis melalui penciptaan iklim belanja yang kondusif produk dalam negeri oleh instansi pemerintah, lembaga, BUMN/BUMD yang menggunakan APBN dan APBD.
Data LKPP, saat ini jumlah produk yang sudah masuk dalam penayangan e-katalog mencapai 5.586.517 produk., yang tentunya akan menciptakan pasar yang semakin kompetitif, jika produk-produk tersebut benar-benar dibeli oleh kementerian, lembaga, BUMN, jajaran pemerintahan provinsi, kota, kabupaten.
Presiden Joko Widodo juga berkomitmen, dengan menetapkan target pembelian produk dalam negeri hingga 95% dari pagu anggaran barang/jasa.
“Kalau ini bisa kita lakukan, industri dalam negeri, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi kita semuanya akan hidup dan berkembang,” pungkas Presiden RI tersebut.
“Karena itulah ICEF dihadirkan sebagai ikhtiar mendorong optimalisasi penggunaan katalog elektronik dan mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara 2024. Kita butuh upaya keras untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan potensi anggaran lewat LKPP untuk membeli produk-produk dalam negeri,” tandas Kepala LKPP Hendrar Prihadi.
Hendra mengatakan, ICEF 2023 juga akan memudahkan pemerintah mendapatkan referensi baru penyedia barang dan jasa, termasuk update informasi dan teknologi produk dan jasa dalam negeri terbaik, sekaligus sebagai ajang temu bisnis penyedia barang dan jasa dengan pemerintah.
Menurutnya, expo ini akan memberi kesempatan lebih banyak kepada instansi pemerintah di Indonesia, dalam hal ini Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda), yang sedang membutuhkan produk dan jasa terbaik dalam negeri.
Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menjelaskan, melalui kerja sama tersebut, Pojka Kadin-LKPP melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis On Boarding Pelaku Usaha Katalog Elektronik, dan juga workshop tutorial untuk memudahkan anggota Kadin Indonesia bisa langsung masuk atau on boarding ke dalam e-catalog LKPP.
“Sebagai wadah pengusaha Indonesia, maka sudah saatnya Kadin Indonesia lebih giat membantu dan memeratakan perekonomian bangsa ini demi mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.
Direktur Satue Event—event organizer ICEF 2023 Bambang Setiawan mengatakan, di area seluas 2.908 m2, ICEF akan diikuti hampir 100 peserta pameran yang berasal dari aneka sektor usaha, diantaranya kesehatan, fasilitas publik, peralatan perkakas, kendaraan. Lalu ada telekomunikasi, alat kantor, fashion, makanan dan minuman, teknologi, obat, alat keamanan dan safety, hingga jasa tenaga kerja.
Bambang Setiawan menyebut selama tiga hari pameran, pelaku usaha dan buyer pemerintahan akan saling berinteraksi dan bernegosiasi lewat beragam acara seperti seminar, temu bisnis (business matching), konsultasi, workshop, bimbingan teknis, serta talkshow.
E-katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP), yang menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Menurut data LKPP, di tahun 2021 terdapat lima top komoditas Pengadaan Barang dan Jasa yaitu, fasilitas kesehatan Rp 21.267 miliar, peralatan elektronik perkantoran dan pendukungnya Rp 8.029 miliar, obat Rp 5.088 miliar, internet service provider Rp 1.803 miliar, dan alat dan mesin pertanian sektoral Rp 1.695 miliar.[Shanty Rd]
