JAKARTA, sinar-berita.com |- Menyikapi berbagai berita dimedia sosial atas dugaan arogansi oknom PPNS KLHK berinisial AY menculik dan menyekap Scurity PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) dengan ancaman senjata api laras panjang di SPBU Km 6 Mandau, Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GEBRAK) lakukan demo secara damai di Kementerian LHK Jakarta Senin (20/6/2022).
Aksi damai gebrak ke kantor Kementerian LHK, diawali dengan long mars massa dari pintu gerbang DPR RI menuju kantor KLHK. Dalam orasinya, koordinator Edwin dan Irpan Suaripuddin menyampaikan tiga pernyataan sikap kepada Menteri LHK Siti Nurbaya yakni, Periksa FP pemilik PT Bintang Mas yang diduga membuka areal perkebunan, yang ditenggarai masuk dalam kawasan Suaka Marga satwa Balai Raja, kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis provinsi Riau.
Kedua, periksa dan evaluasi AY seorang PNS KLHK yang diduga arogan dengan kewenanganya, dan Ketiga, periksa bupati Bengkalis yang diduga berkonspirasi bersama kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) beserta kepala Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis yang turut melakukan praktik gratifikasi dan penyalah gunaan wewenang melalui modus penerimaan pembayaran denda dari PT.SIPP sebesar seratus juta rupiah .
Bupati Bengkalis melalui Kadis DPM-PTSP dan Kadis Lingkungan Hidup telah bertindak arogan yang bukan kewenangannya sesuai undang undang Nomor.23 tahun 1997, mencabut ijin PT SIPP serta melindungi PT Bintang Mas yang membuka perkebunan di atas lahan yang dilindungi undang undang dan keputusan menteri Kehutanan RI, yakni hutan Suaka Marga Satwa Balai Raja di kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis.
Sementara itu, saat diwawancarai oleh wartawan, salah seorang pengacara yang juga relawan Jokowi Mania Bambang Sri Puja SH MH menjelaskan bahwa, KLHK tidak berpihak kepada pengusaha yang berinvestasi Industri minyak goreng didaerah.
“Diduga, kementerian LHK melalui AY, berkolaborasi dengan bupati Bengkalis yakni menyalah gunakan yang bukan wewenangnya, menutup dan menyegel PT SIPP, karena tidak melayani pungutan liar yang diminta utusan Bupati, sesuai keterangan para saksi di Bengkalis,” tegas wakil ketua umum Jokowi Mania, Bambang Sri Pujo.[Maria]
