Bogor, SINAR-BERITA.com|* Penyalah gunaan wewenang petinggi Polri dalam kasus pertambangan ilegal, Judi online, dan peredaran narkotika menjadi pembahasan Rapat Kerja (Raker) Indonesia Police Watch (IPW) yang berlangsung di Graha Keadilan, Kemang Bogor Jawa Barat, Sabtu (25/2/2023).
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, memandang posisi Polri kontek undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang dibawah Presiden, perkembangan terkini, masyarakat menyoroti penegakan hukum oleh reserse.
“Masyarakat mendesak agar polisi dibawah kementerian kembali lagi dibawah TNI masukan masyarakat bagaimana IPW menyikapi dan ini dibahas di Raker,” kata Sugeng kepada Wartawan.
Terkait undang-undang pemberantasan kekerasan seksual pada perempuan dan anak, IPW juga mendorong tingkat mabes polri segera membentuk direktorat tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Ditingkat mabes polri supaya dibentuk, agar kebijakan perlindungan perempuan dan anak mendapat kekhususan. IPW juga meminta polri melakukan pembenahan kinerja reserse yang mendapat sorotan dari publik terkait penyalahgunaan kewenangan, berpihak, menyembunyikan dokumen, menghilangkan alat bukti,” ujarnya.
Di Pemilu 2024 mendatang, IPW berharap polisi untuk mengambil posisi yang independen, tidak ada keberpihakan. Sementara terkait mafia keadilan, menurutnya satu sinyalemen ke beberapa mafia dengan menggunakan instrumen kekuasaan penegakan hukum yang ada padananya, untuk tunduk kepada kekuatan modal dan kekuatan kekuasaan, mengesampingkan hak – hak.rakyat.
“Ini yang menjadi sorotan bagi IPW. Rekomendasi – rekomendasi ini nanti akan kita sampaikan ke Kapolri, untuk bersama – sama yang diinginkan masyarakat yaitu mewujudkan sebagai Tribrata,” tutup Sugeng.[Maria]
