JAKARTA, sinar-berita.com|* Proyek penataan Ruang Terbuja Hijau (RTH) jalan Sindang kecamatan Koja Jakarta Utara yang dikerjakan oleh PT. Sumber Bakti (PT SB) diduga kuat telah melakukan pencurian pemakaian arus listrik milik PT PLN, yang diduga diinstal secara illegal dari Pos Security erumahan Taman Melur.
Proyek Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara tahun anggaran (TA) 2022 ini seharusnya dikerjakan oleh pemborong sesuai dengan bill of quantity.
PT SB yang mengerjakan penataan RTH dengan Nilai Pagu Paket Rp2.404.001.830,dan nilai HPS Paket Rp2.344.118.862 itu, dalam kontrak kerja mulai 21 Oktober 2022 hingga 19 Desember 2022 atau waktu pelaksanaan kerja 60 hari kerja.
Dalam proses mpengerjaan konstruksi dilapangan, pihak pemborong diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan menyambung arus listrik dari pos sekurity perumahan Taman Melur Rawa Badak Utara, untuk pekerjaan pengelasan bahan material, penerangan dan kebutuhan proyek lainnya.
Pantauan wartawan dilapangan, PT SB menyambung kabel dari pos keamanan milik komplek Taman Melur Rawa Badak. Bahkan, perbuatan pencurian listrik ini dibenarkan oleh karyawan kepercayaan PT. SB berinisial MS, yang mendatangi wartawan dilokasi proyek dan berusaha bernegoisasi agar perbuatan pencurian arus listrik PLN ini tidak dipublikasikan.
“Maaf bang, mohon agar tidak dipublikasikan ya, nanti saya bicarakan ke kantor, kita berteman saja. Untuk pakai arus listrik PLN,kami sudah kordinasi dengan wilayah,” ujar MS ketika itu dihadapan beberapa awak media dan elemen masyarakat, Selasa (13/12/2022).
Adanya permasalahan pencurian arus listrik milik PLN tanpa prosedur yang benar tersebut, diingatkan kepada Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pertamanan dan Hutan Kota Pemkot Administrasi Jakarta Utara agar tidak meloloskan pekerjaan pihak pemborong tersebut ditagih 100 persen sesuai kontrak kerja yang sudah ditandatangani bersama.
Perbuatan pihak pemborong tersebut tidak dapat dibenarkan, pasalnya dalam RAB proyek tersebut, biaya penggunaan arus listrik tentunya sudah tertuang dalam RAB dan harus dipenuhi oleh pihak pemborong.
Disisi lain, Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara harus tegas dan mendukung amanah dari UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yakni Pasal 51 ayat 3, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik dengan tanpa hak bisa dipidanakan, ancaman hukumannya lumayan besar, yakni tujuh tahun penjara dan denda maksimal hingga Rp2,5 Miliar.[Marpan]
