Jakarta, SINAR–BERITA.com|Sekretaris Jenderal LSM-Gerakan Cinta Indonesia (LSM-GRACIA) Hisar Sihotang mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menelisik anggaran kegiatan pemeliharaan mesin kapal tahun anggaran 2022 di unit pengelola angkutan perairan (UPAP) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
Kegiatan senilai Rp3,9 milyar itu dianggarkan untuk pemeliharaan alat angkutan alat bermotor untuk penumpang tahun anggaran 2022, dan anggaran itu baru digunakan tahun 2023,” ungkap Hisar.
Dirinya juga mempertanyakan pertanggungjawaban dan bagaimana dengan tupoksi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku pengawasan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan juga mengevauasi pengawasan di tiap-tiap unit, termasuk BPK-RI.
“Kog bisa luput dari pemeriksaannya, inikan aneh bin ajaib,” sambung Hisar.
Dalam waktu dekat ini, LSM-Gerakan Cinta Indonesia (LSM-GRACIA) akan menyurati Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pemeliharaan alat angkutan alat bermotor untuk Penumpang tahun anggaran 2022 di unit pengelola angkutan perairan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
Merujuk pada Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government), seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal.
“Namun paktanya justru sebaliknya, tak ubahnya hanya lip service,”tutup Hisar. Jumat. (15/9/2023) di kantornya Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara.
Diketahui, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta belum lama ini, Sabtu (3/9/2022) telah meluncurkan empatkapal baru yakni, kapal Sonar 1, 2, 3 dan 4 dengan kapasitas masing-masing 50 penumpang beroperasi dan untuk digunakan penumpang jasa ekspres.
Hisar Sihotang juga mempertanyakan adanya insiden kapal dinas Perhubungan yang membawa 29 penumpang,mogok akubat kehabisan bahan bakar, yang dinilai sangat
Sumber laik dipercaya menuturkan, mogoknya KM Sangaji yang nyaris membahayakan sejumlah penumpang di akibatkan kekurangan BBM, ditengah perjalanan dari Tidung menuju Muara Angke, Kamis (7/9/2023) lalu.
Ketika Tim awak media mencoba mempertanyakan kepada Inspektorat DKI lewat Aplikasi WhatsApp miliknya, Senin (11/9/2023), sangat disayangkan, Syaefulloh Hidayat belum memberikan respon.
Demikian pula Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, selaku Pengguna Anggaran (PA), juga belum memberikan tanggapan. Senin.
Terkait realisasi pemeliharaan mesin kapal Sonar 1, 2, 3 dan 4 dengan kode rekening 5.1.02.03.0049 belanja pemeliharaan alat angkutan apung bermotor tahun anggaran 2022. Nilai kontrak Rp3.947.747.629,00 diduga direalisasikan pada bulan Mei 2023.
Diduga realisasi belanja pemeliharaan alat angkutan bermotor khususnya untuk kapal sonar 1,2,3 & 4 terealisasi di Bulan Juni 2023. Hal itu patut di pertanyakan, bagaimana mungkin anggaran tahun 2022 direalisasikan di Tahun 2023 ?
Berikut uraian kontrak perjanjian kerja sama dengan (PT.T), Direktur SHW sebagai berikut:
Pemeliharaan mesin diesel inboard. nomor kontrak perjanjian kerja sama 3373/PH.12.00. tanggal perjanjian kerja sama 10/28/2022.
Nama SPK sebagai berikut:
(1).Pemeliharaan 125 Jam kapal motor sonar 1,sonar 2, sonar 3, dan sonar 4.
(2).Pemeliharaan 250 Jam kapal motor 1,2,3,4.
(3).Pemeliharaan 500 Jam kapal sonar 1,2,3,4.
(4). Perbaikan dan penggantian suku cadang kapal motor sonar,1,2,3 dan 4.
Mengacu pada kontrak satuan sesuai dengan nomor surat perintah kerja (SPK) dan tanggal surat perintah kerja termasuk anggarannya.
Meskipun pembayaran dan nomor surat perintah pencairan dana (SP2D) dan termasuk pembayaran dengan (PT.T).
Diduga direalisasikan pada bulan Mei Tahun 2023.
Antara lain, kontrak satuan dan surat perintah kerja nomor.3410/provisional hand (PH).12.00.tanggal surat perintah kerja 11/2/2022 Harga Rp.152.154.360. Pembayaran sesuai dengan nomor surat perintah pencairan dana (SP2D) : 2.029627/XII/2022. Pembayaran Rp.134.334.480.
Kontrak nomor satuan dan surat perintah kerja: 3573/provisional hand (PH).12.00. Tanggal surat perintah kerja: 11/17/2022. Harga Rp.223.221.000.Pembayaran sesuai nomor surat perintah pencairan dana (SP2D):2.09628/SPD2D/XII/2022.Pembayaran Rp197.078.000.
Kontrak nomor satuan dan surat perintah kerja: 3750/provisional hand (PH).12.00 Tanggal surat perintah kerja: 12/5/2022 harga Rp.863.678.790. Pembayaran sesuai nomor surat perintah pencairan dana (SP2D):2029650/SP2D/XII/2022.Pembayaran Rp762.527.220.
Kontrak satuan dan nomor surat perintah kerja: 3466/provisional hand (PH).12.00 tanggal surat perintah kerja : 11/8/2022.Harga Rp1.752.523.500.pembayaran sesuai nomor surat perintah pencairan dana (SP2D) 2.029626/SP2D/XII/2022. Pembayaran Rp1.547.273.000.Kontrak satuan dan nomor surat perintah jerja: 3811/ orovisional hand (PH).12.00.tanggal surat perintah kerja 12/9/2023.Harga Rp.1.472.338.854. Pembayaran nomor surat perintah pencairan dana (SP2D) 2.029634/SP2D/XII/2022 Pembayaran Rp.1.306.534.929. nilai kontrak : Rp.3.9 miliar.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Anthon.R.Parura, enggan menjawabnya
kecuali yang dilakukan justru memblokir WhatsApp miliknya.[Parulian]
