Putrajaya–Malaysia, SINAR-BERITA.com|* Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama beberapa menteri kabinet Indonesia Maju, mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara dalam kunjungan kerja memenuhi undangan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, di kediaman resmi PM Malaysia, di Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia, Kamis (08/06/2023).
Kedua pimpinan negara tetangga tersebut bertemu membahas tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dalam kterangan pers bersama usai pertemuan, presiden Joko Widodo menyatakan sangat mengapresiasi komitmen PM Malaysia Anwar Ibrahim untuk memperkuat pelindungan PMI dan juga penegakan hukum yang adil bagi para PMI.
“Saya dan Pak Anwar sepakat membentuk mekanisme khusus bilateral menyelesaikan masalah PMI, saya juga mendorong Community Learning Center di Semenanjung segera diwujudkan, dan juga WNI yang ada di Depo Imigrasi juga bisa segera dipulangkan, serta one channel system harus dioptimalkan,” ujar Joko Widodo.
Selain masalah PMI, Jokowi dan Anwar Ibrahim juga membahas proses negosiasi batas laut teritorial yang berhasil diselesaikan setelah hampir 18 tahun.
“Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun bisa diselesaikan, alhamdulillah berkat Dato’ Seri Anwar Ibrahim,” kata Joko Widodo.
Presiden juga berharap proses negosiasi perbatasan lainnya dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat, termasuk perbatasan di Sebatik dan Sinapad–Sesai.
Selain itu, Presiden Jokowi turut menyambut baik penyelesaian sejumlah memorandum of understanding (MoU) antara kedua negara diantaranya, terkait perjanjian lintas batas atau border crossing agreement, perjanjian perdagangan perbatasan atau border trade agreement, sertifikasi halal, dan kerja sama promosi investasi.
Sementara Menaker Ida Fauziyah mengatakan pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menuangkan kesepakatan bilateral dalam Memorandum Saling Pengertian tentang penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia (MSP PMID).
Sejak penandatangan MSP yang disaksikan oleh Joko Widodo dan Anwar Ibrahim, pada 1 April 2022 lalu, integrasi One Channel System (OCS) terus dilakukan antara sistem perwakilan RI di Malaysia (SiPermit) dengan sistem pemerintah Malaysia.
“Integrasi sistem ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola penempatan yang aman, cepat dan transparan dan masih terus berjalan dengan Pemerintah Malaysia,” katanya.
Selain menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, tampak beberapa menteri dalam rombongan kunjungan kerja ke Malaysia itu diantaranya, Menteri Polhukam Prof. Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. [Shanty/pr]
