Jakarta, sinar berita|Pada penutupan pendaftaran calon pimpinan dan Dewan pengawas (Dewas) komisi pemberantasan korupsi (KPK) 15 Juli 2024, tercatat pendaftar mencapai 525 orang. Hal ini menunjukan besarnya minat dan tanggung jawab berbagai kalangan dalam upaya pemberantasan koropsi di Indonesia.
Dalam proses seleksi ini, tidak hanya kuantitas pendaftar yang menjadi perhatian, tetapi juga kualifikasi dan latar belakang mereka. Ada usulan untuk memberikan ruang kepada calon pimpinan KPK yang memiliki latar belakang di dunia Maritim.
Menurut DR. Capt. Maesellus Hakeng Jayawibawa, hal itu merupakan gagasan yang menarik dan strategis.
“Latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama yang terkait dengan sektor maritim,” jelasnya di Jakarta Rabu, ( 17/7/2024 ).
Pengamat dari IKAL Strategis Center (ISC) ini menjabarkan, dengan pengetahuan mendalam mengenai isu-isu kelautan, perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut serta pengalaman praktis didunia maritim, calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim dapat merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
“Mereka cenderung memiliki jaringan luas di sektor tersebut yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara,” ujarnya.
Ia mengimbuhkan, dengan makin meluasnya penetrasi negara ke aspek-aspek maritim, resiko korupsi di sektor ini juga meningkat, sehingga kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis.
Diuraikan pula oleh ketua Bidang Penataan Jaringan dan Distribusi Kader Pengurus Pusat Pemuda Katolik ini, calon dengan latar belakang maritim memiliki beberapa keunggulan yang relevan dalam kontek pemberantasan korupsi.
“Pertama, pengetahuan spesifik tentang isu-isu kelautan memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas sektor ini dan menangani kasus-kasus korupsi dengan efektif.” jelasnya.
Menurutnya, pengalaman praktis di dunia maritim memberikan wawasan tentang mekanisme operasional dan ragulasi yang berlaku disektor tersebut. Wawasan ini sangat penting untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang berbasis data dan fakta lapangan.
“Pemahaman operasional ini memungkinkan calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim untuk mengenali celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan korupsi dan untuk menyusun langkah – langkah pencegahan yang lebih efektif dan efisien.” imbuhnya.
Latar belakang maritim, lanjut Hakeng, biasanya memiliki jaringan luas disektor ini, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya pemberantadan korupsi lintas sektor dan lintas negara. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga maritim internasional dan instansi pemerintah lainnya, dapat memperkuat kapasitas KPK dalam membetantas korupsi yang yang bersifat komplek dan melibatkan banyak pihak.
“Kehadiran mereka diharapkan dapat membawa perspektif baru dan meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan koprupsi disektor maritim, yang merupakan salah satu pilar utama bagi ekonomi dan keamanan nasional indonesia,” pungkasnya. [Maria]
