MOROWALI, sinar–berita.com — Ekspansi industri tambang di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan di kawasan transmigrasi. Kekhawatiran itu mencuat setelah Tim Ekspedisi Patriot menyampaikan temuan lapangan mengenai rencana pengambilan air baku oleh sebuah perusahaan nikel dari sumber irigasi utama petani.
Temuan itu dibahas dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng, Drs. Arnold Firdaus, MTP., di Kantor Disnakertrans Morowali, Selasa (7/10/2025). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kabid Binalattif Sulteng, Firdaus MG. Abd. Karim, S.H., M.H., dan Kepala Disnakertrans Morowali, Ahmad, ST.
Setelah melakukan eksplorasi selama satu bulan di empat kecamatan kawasan transmigrasi Bungku, meliputi Witaponda, Bumi Raya, Bungku Tengah, dan Bungku Barat, tim melaporkan sejumlah masalah krusial. Salah satu yang paling memanas adalah keluhan warga Desa Puntari terkait Bendungan Karaopa.
Bendungan tersebut merupakan penyuplai air bagi seluruh lahan pertanian, khususnya sawah, di Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda. Kecemasan warga muncul setelah PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG), perusahaan industri nikel di Bungku Barat, berencana membangun jalur pipa untuk mengambil air baku dari intake di Sungai Karaopa.
“Pada musim kemarau, petani masih harus berebut air untuk kebutuhan sawah mereka. Keikutsertaan perusahaan dalam mengambil air dari sungai yang sama dikhawatirkan akan memicu konflik dan mengancam produksi pangan,” ujar Hamdan salah satu perwakilan tim dalam pertemuan tersebut.
Selain persoalan air, tim juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan usaha tani yang rusak di beberapa desa, yang menghambat distribusi hasil pertanian. Menanggapi temuan tersebut, Tim Ekspedisi Patriot telah mengajukan proposal revitalisasi darurat di beberapa titik untuk segera dikerjakan secara gotong royong, selaras dengan mandat Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman.
Menanggapi usulan tersebut, Kabid Transmigrasi Disnakertrans Morowali, Mia, menyatakan bahwa pihaknya akan memproses lebih lanjut.
“Usulan ini kami tampung dan kami sedang susun apakah bisa masuk di APBN. Insyaallah akan kami masukkan juga di APBD,” jelas Mia.
Pertemuan koordinasi ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret guna mengatasi persoalan yang membelit warga, terutama terkait ancaman krisis air yang berpotensi memicu konflik sosial dan menurunkan produktivitas pertanian di kawasan transmigrasi. [PLR]
