Kelanjutan Sidang perkara Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu pekan depan kian menarik disimak. Pada sidang Rabu pekan ini, Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono SH MH yang dihadirkan sebagai Ahli oleh pihak Tergugat III Kantor Hukum Otto Hasibuan, justru menegaskan imunitas seorang advokat tidak mutlak.
Jakarta, SINAR-BERITA.com|* Tidak ada satupun pejabat di negara ini yang memiliki imunitas yang absolut, bahkan presiden sekalipun, termasuk pengacara. Pengacara menjalankan profesinya rentan digugat sehingga dibuatlah Undang Undang Advokat yang memberikan perlindungan terhadap Advokat.
Hal itu dikemukakan oleh Prof Abdul Rchmad Budiono SH MH yang dihadirkan oleh Tergugat III kantor Hukum Otto Hasibuan, sebagai Saksi Ahli dalam perkara Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, Rabu (29/3/2023).
Menurut ahli, ada pasal yang mengatur bahwa pengacara tidak dapat dituntut karena membela kepentingan klien dengan itikad baik, namun tetap imunitas pengacara tidak mutlak.
Hal itu dikemukakan Saksi Ahli Abdul Rachmad Budiono menanggapi pertanyaan yang diajukan penggugat Soegiharto Santoso dalam agenda sidang keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat III.
Sak Ahli yang dihadirkan tergugat malah balik memberikan dukungan kepada pihak penggugat agar memperjuangkan haknya yang dirugikan sesuai hukum acara yang benar.
Hoky sapaan akrab penggugat sempat bertanya, apabila advokat diduga telah mengarang fakta peristiwa dan merubah data nama-nama pengurus, entah karena dari pihak Advokatnya sendiri, atau sesuai pesanan pihak Klien atau karena kelalaian dari Advokatnya, kemudian jika peristiwa itu ada dan dapat dibuktikan, apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Malpraktek, lalu apakah Advokat tersebut bisa dituntut secara perdata maupun pidana? Apalagi bisa menang diberbagai tingkat peradilan?
Ahli menjawab, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Advokat itu berasal dari kliennya, sehingga jika ingin dipersalahkan tetap kepada kliennya.
Hoky membeberkan bukti yang menjadi salah satu dasar dirinya melakukan gugatan terhadap para tergugat, yakni ketika Sekjen APKOMINDO Rudy Dermawan Muliadi hasil Munaslub 2015 versi pihak tergugat, naik menggantikan Ketua Umum pasca Rudi Rusdiah mengundurkan diri sebagai Ketum.
“Apakah bisa seseorang mengundurkan diri, lalu seseorang yang menggantikan dinyatakan terpilih pada saat perstiwa Munaslubnya” tanya Hoky kepada ahli Abdul Rachmad Budiono.
Ahli Abdul Rachmad Budiono menerangkan hal lain dan ketika ditanya tentang apa jawaban konkritnya tentang hal itu, ahli malah menjawab, jika telah ne bis in idem maka harus dihormati putusannya.
Selanjutnya Ahli memberi saran kepada pihak penggugat, jika fakta tersebut benar maka seharusnya hal itu diungkapkan atau dipertanyakan kepada majelis hakim pada saat persidangan perkara yang lalu.
“Jika merasa dirugikan akibat itu (keterangan yang berbeda) seharusnya diperjuangkan pada saat itu,” ujar Abdul Rachmad Budiono.
Merespon jawaban ahli, Hoky langsung menimpali bahwa dirinya justru sudah menyampaikan hal itu ke majelis hakim di persidangan perkara yang lalu, bahkan telah menghadirkan saksi Rudi Rusdiah selaku Ketum terpilih dan bersaksi tentang dirinya yang terpilih sebagai Ketum pada Munaslub APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015 bukan Rudy Dermawan Muliadi.
“Namun dalam putusan majelis hakim PN JakSel tetap menyatakan Rudy Dermawan Muliadi yang terpilih,” beber Hoky sembari mengungkapkan salah satu oknum hakim agung yang memutus perkaranya telah ditangkap KPK terkait kasus gratifikasi di perkara lain.
Selanjutnya pihak penggugat mencecar pertanyaan kepada ahli, terkait keterangan dalam akta organisasi yang terdapat kalimat, Untuk selanjutnya disebut Perseroan, kemudian berlanjut tertulis bahwa dalam rapat tersebut dihadiri seluruh pemegang saham dalam Perseroan, dimana akta tersebut adalah akta perubahan organisasi, bukan PT.
Hoky juga sempat mempertanyakan tentang perbedaan antara Munas dan Munaslub, lalu mempertanyakan pula, jika faktanya dalam kegiatan yang disebutkan sebagai Munaslub tersebut tidak ada bukti-bukti daftar hadir peserta Munaslubnya, tidak ada bukti pengesahan quorumnya, tidak ada bukti nama pimpinan sidangnya, tidak ada bukti pengesahan agenda Munaslubnya, serta tidak ada bukti surat keputusan Munaslubnya.
“Tidak ada karena hilang atau karena tidak pernah dibuat, harus diselidiki, sebab jika kegiatan sebesar Munaslub pasti ada berita acara, apapun bentuknya,” terang ahli menanggapi.
Menanggapi hal tersebut Hoky menyatakan bahwa faktanya, kegiatan Munaslub tersebut tidak ada daftar hadirnya dan tidak ada bukti-bukti dokumentasi layaknya kegiatan Munaslub (Musyawarah Luarbiasa) dalam sebuah organisasi.
Sidang perkara ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Panji Surono, Yusuf Pranowo dan Kadarisman Al Riskandar masing-masing selaku anggota, dengan Edward Willy selaku panitera pengganti. Sementara pihak tergugat I yaitu Rudy Dermawan Muliadi, dan tergugat III Kantor Hukum Otto Hasibuan yang diwakili kuasa hukumnya, Sordame Purba dan Donni Siagian.
Hukum Dipermainkan Oleh Aparat Penegak Hukum
Terkait persoalan hukum yang dihadapi Soegiharto Santoso yang sudah berlangsung selama hampir 10 tahun ini, Ketum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP. SPRI) Heintje Mandagi mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam setelah beberapa kali mengikuti jalannya persidangan.
“Hukum di negeri ini sudah dipermainkan oleh para aparat penegak hukum. Bagaimana mungkin dua keterangan dan data yang berbeda dalam satu objek peristiwa Munaslub APKOMINDO yang dimasukan dalam dalil pembelaan klien oleh kuasa hukum, bisa dimenangkan dalam persidangan,” ujar Mandagi usai persidangan.
Menurutnya, wartawan yang selama ini mengawal ketat persidangan terkait APKOMINDO pun masih melihat ada ketidakadilan di dalamnya.
“Bagaimana dengan masyarakat umum yang sering menjadi korban mafia peradilan?. Karena tidak ada yang ditakuti, hati nurani hakim dan pengacara makin dipertanyakan, keadilan di negeri ini seolah hanya milik orang yang berduit,” sesalnya.
Dia juga menandaskan, jika oknum pengacara bisa seenak perutnya mempermainkan hukum dengan tameng Undang-Undang yang melindungi profesi pengacara, perbuatan jahat bisa berlindung dengan tameng UU Advokat.
“Saya sangat prihatin sebagai sesama profesi. Hoky ini sudah pernah dikriminalisasi dan ditahan karena perbuatan orang-orang yang saat ini menjadi tergugat, sampai harus menghadapi persoalan hukum terkait APKOMINDO ini mencapai belasan kasus baik perdata dan pidana oleh orang-orang atau kelompok yang sama, dan kemana lagi beliau memperjuangkan keadilan selain ke lembaga peradilan,” ungkap Mandagi lirih.
Edited By: Richard Aritonang
