Jakarta, sinarberita|Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto SH MH bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Mahkamah Agung, dan pejabat eselon 1 dan 2, berkumpul di Balairung Mahkamah Agung untuk menyampaikan Refleksi Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024. Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini adalah momen tahunan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang perjalanan Mahkamah Agung selama setahun penuh.
Kegiatan tahunan ini menjadi kesempatan penting bagi Mahkamah Agung untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Tahun ini, acara refleksi juga merupakan yang pertama kali bagi Sunarto setelah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung pada 22 Oktober 2024.
Dalam acara tersebut, Mahkamah Agung mengundang ratusan jurnalis dari berbagai media elektronik, online, dan cetak untuk meliput dan memberikan informasi yang lengkap kepada publik mengenai pencapaian dan upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan pelayanan publik sepanjang tahun 2024.
Penghargaan dan Pencapaian Mahkamah Agung di Tahun 2024
Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung berhasil meraih sejumlah penghargaan, di antaranya:
- WTP (Wajar Tanpa Pengecualian): Mahkamah Agung kembali meraih predikat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan tahun 2023, yang merupakan WTP ke-12 berturut-turut.
- Anugerah Reksa Bandha: Mahkamah Agung meraih Juara II dalam kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) dari DJKN Kementerian Keuangan.
- Penghargaan JDIHN: Piagam Penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Terbaik I dari Kementerian Hukum dan HAM.
- Penghargaan BKN: Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara atas upaya penyelesaian disparitas data pegawai.
Selain penghargaan di bidang administrasi, Mahkamah Agung juga memperoleh penghargaan dalam pelayanan publik, seperti:
- Pengadilan Agama Jakarta Barat: Penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dari KemenPAN-RB.
- Pengadilan Militer III-15 Kupang: Penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2024.
Inovasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Mahkamah Agung meluncurkan berbagai aplikasi, antara lain:
- SIAP MA Terintegrasi: Aplikasi ini menghubungkan dengan SIPP di pengadilan tingkat pertama dan dilengkapi dengan fitur Smart Majelis berbasis kecerdasan buatan.
- e-Court: Memungkinkan proses administrasi dan persidangan kasasi serta peninjauan kembali secara elektronik.
- Deteksi Dini (Early Detection): Aplikasi ini menggunakan algoritma robotik untuk mendeteksi perkara yang serupa.
- JDIH Versi Mobile: Aplikasi yang memudahkan masyarakat mengakses dokumen hukum Mahkamah Agung.
- DIKTUM: Direktori Rumusan Hukum yang memberikan akses mudah untuk rumusan hukum Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali.
Penanganan Perkara dan Produktivitas Mahkamah Agung
Pada tahun 2024, Mahkamah Agung berhasil menangani 31.112 perkara, dengan 30.763 perkara telah diputus hingga 20 Desember 2024. Hal ini menunjukkan rasio produktivitas yang tinggi, mencapai 98,88%, lebih baik dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan 27.365 perkara yang diputus.
Dengan diberlakukannya e-Court pada 1 Mei 2024, Mahkamah Agung juga berhasil menyelesaikan 97,77% perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Penggunaan aplikasi ini menggantikan pengiriman dokumen cetak dengan dokumen elektronik, membuat proses lebih efisien.
Regulasi Baru untuk Penyempurnaan Layanan Peradilan
Mahkamah Agung juga menerbitkan dua Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan dua Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) baru, antara lain:
- PERMA Nomor 1 Tahun 2024: Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- PERMA Nomor 2 Tahun 2024: Perubahan atas PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- SEMA Nomor 1 Tahun 2024: Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.
- SEMA Nomor 2 Tahun 2024: Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Pengelolaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia
Mahkamah Agung berhasil menyerap 95,63% dari total anggaran sebesar Rp11,92 triliun pada tahun 2024. Selain itu, Mahkamah Agung memiliki 32.733 sumber daya manusia, yang terdiri dari hakim, tenaga kepaniteraan, dan tenaga non-teknis lainnya.
Pengawasan dan Disiplin
Mahkamah Agung juga menerima 4.313 pengaduan pada tahun 2024, dengan 95,4% telah selesai diproses. Sebanyak 206 sanksi disiplin dijatuhkan, dengan 79 sanksi berat, 31 sanksi sedang, dan 96 sanksi ringan.
Harapan untuk Media dan Masyarakat
Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, menyampaikan apresiasi kepada jurnalis yang telah bekerja sama dalam memberitakan hasil kinerja Mahkamah Agung. Ia berharap media turut membantu mengawasi kinerja peradilan dan meluruskan isu-isu negatif di masyarakat.
“Salah satu peristiwa terbaik tahun ini adalah ketika Mahkamah Agung tetap kokoh berdiri dalam penegakan integritas, dan para jurnalis tetap menyediakan ruang untuk berita baik yang menginspirasi,” ujar Sunarto.
Edited By: Rian Fajar Aritonang
