Jakarta, SINAR-BERITA.com |* Pemerintah berkomitmen untuk memberi perhatian serius terhadap penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Rabu (9/08/2023).
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
“Sebagaimana instruksi bapak Presiden yang memerintahkan Bapak Menko PMK bersama kementerian dan lembaga termasuk NFA, melakukan penanganan masalah kekeringan di Papua Tengah, NFAbersama Bulog dan Pos Indonesia telah menyalurkan bantuan pangan beras yang berasal dari CBP. Sebanyak 16,2 ribu ton stok beras, siap kapan saja untuk disalurkan kepada masyarakat di Papua Tengah,” ucap Arief.
Dikatakannya medan distribusi barang di Papua Tengah memang cukup menantang dan saat ini yang paling memungkinkan dijangkau secara cepat melalui jalur transportasi udara. Namun Arief menargetkan bantuan pangan beras akan selesai pada akhir Agustus ini.
Adapun target penerima bantuan pangan beras di Kabupaten Puncak mencapai hampir 22 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan pangan beras disalurkan dalam bentuk beras 10 Kg selama 3 bulan.
“Untuk bantuan beras yang telah keluar dari Bulog sebanyak 659 ribu ton dan 439 ribu ton telah ada di titik penyerahan. Tentunya ini perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, TNI, Polri, dan BNPB untuk mendukung penyalurannya,” jelas Arief.
Sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah CBPD, disebutkan jumlah CBPD dihitung dengan mempertimbangkan produksi beras di daerah, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah, dan kerawanan pangan di daerah.
“Keberadaan stok CBP dan CBPD yang memadai sangat penting untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan seperti ini, juga menjadi instrumen stabilisasi harga pangan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi,” terang Arief.
Kondisi kedaruratan di Papua Tengah yang dimaksud, mengacu pada cuaca ekstrem yang merupakan fenomena tahunan dan ditandai dengan kabut es dan embun upas. Fenomena ini yang menyebabkan tanaman dan umbi-umbian membusuk sehingga tidak bisa dikonsumsi.
Di kesempatan itu,Menko PMK Muhadjir Effendy meminta NFA menghitung kebutuhan beras selama 3 bulan ke depan untuk seluruh Kepala Keluarga (KK) yang ada di Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri di Kabupaten Puncak. Apabila perlu penambahan kuota stok dan jumlah penerima, agar juga menjadi pertimbangan.
“Pemerintah akan selalu memastikan ketersediaan beras masyarakat di sana. Nanti Bapak Kepala Badan Pangan Nasional bersama Bulog dan Pos Indonesia yang akan menghitung kebutuhan beras jangka pendek untuk tiga bulan ke depan bagi semua KK yang ada di sana,” pungkas Muhadjir.
Menilik Laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2022, kabupaten rentan rawan pangan kategori Prioritas 1-3 berjumlah 70 kabupaten. Adapun kabupaten yang termasuk Prioritas 1 (sangat rentan), tersebar di Provinsi Papua 19 kabupaten dan Papua Barat enam kabupaten.
Adapun provinsi yang memiliki kabupaten dengan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan yang tinggi adalah provinsi Papua dan Papua Barat, Sebanyak 68% kabupaten ada di Provinsi Papua dan 50% ada di Provinsi Papua Barat, sangat rentan terhadap kerawanan pangan (Prioritas 1). [Shanty Rd]
