Morowali, Sinar–Berita.com — Tim Ekspedisi Patriot Universitas Padjadjaran melakukan kunjungan ke Desa Bahoea, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada Kamis (11/9/2025). Dalam kunjungan tersebut, tim yang beranggotakan 8 orang, melakukan monitoring evaluasi serta mendengarkan langsung aspirasi warga, mulai dari masalah pertanian, akses infrastruktur, hingga keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WITA. Rombongan disambut oleh Kepala Desa Bahoea, Asrir, bersama sejumlah perangkat desa. Suasana penyambutan berlangsung hangat, diiringi perbincangan seputar kondisi sosial dan ekonomi desa.
Desa Transmigran
Menurut Kepala Desa Asrir, Desa Bahoea terdiri atas lima dusun, dua di antaranya merupakan wilayah transmigrasi. Dalam satu bulan, rata-rata ada 10–15 pendatang baru yang mengurus surat pindah masuk. Saat ini jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Bahoea mencapai lebih dari 700.
“Dusun 3 memiliki 175 KK, sementara Dusun 4 dihuni sekitar 200 KK yang datang melalui tiga tahap pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Mayoritas warga transmigrasi berasal dari Yogyakarta, Semarang, Klaten, Gunungkidul, dan Bali,” ujar Asrir.
Sebagian besar warga transmigrasi bekerja sebagai petani, buruh, dan tenaga industri. Komoditas unggulan mereka adalah hasil pertanian. Namun, status tanah di kawasan transmigrasi dinilai kurang subur sehingga membutuhkan pengolahan intensif dengan pupuk. “Kendala lain adalah akses jalan yang masih terbatas. Saat ini warga transmigrasi hanya bisa mengelola lahan pekarangan dengan luas sekitar 25 x 50 meter,” tambahnya.
Gapoktan dan Koperasi
Untuk meningkatkan produktivitas, Desa Bahoea baru saja membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Koperasi Merah Putih. Namun keduanya belum berjalan dengan baik karena masih menunggu penganggaran dari pemerintah pada 2026.
“Kami berharap koperasi ini bisa berjalan dengan baik. Namun, ada kekhawatiran bila gagal, karena dana desa akan menjadi jaminan. Tentu ini harus dikelola hati-hati.” kata Asrir.
Meski begitu, hubungan antara warga lokal dan transmigran dinilai harmonis. Hingga kini, tidak pernah terjadi konflik antara keduanya. “Masyarakat Bahoea terbuka dengan pendatang,” ujarnya.
Fasilitas Terbatas
Di sektor kesehatan, Desa Bahoea hanya memiliki sebuah poliklinik desa. Sementara itu, fasilitas pendidikan terbatas pada tiga sekolah dasar, tiga taman kanak-kanak, dan empat kelompok PAUD.
Di bidang perikanan, terdapat empat kelompok nelayan. Namun, baru tiga kelompok yang mendapatkan bantuan perahu dari pemerintah daerah.
Asrir menilai bahwa sebagian besar kebutuhan dasar warga sudah terpenuhi, meski aspirasi tambahan terus bermunculan. “Saya rasa kebutuhan warga sudah cukup, tapi namanya manusia selalu memiliki banyak keinginan kan,” kata Asrir. Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap tantangan nyata seperti akses jalan, pendidikan, dan kesehatan.
Reformasi Pemikiran dan SDGs Desa
Dari pengamatan penulis, pembangunan desa tidak cukup hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar. Pemimpin desa dituntut memiliki pola pikir yang visioner, mampu membentuk kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif, serta memahami arah pembangunan yang lebih luas.
Dalam konteks Indonesia, arah tersebut telah dituangkan dalam 18 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. SDGs Desa mengintegrasikan isu-isu global dengan kondisi lokal desa, mulai dari pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan lingkungan.
Lebih jauh, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 juga menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. SDGs Desa merupakan upaya terpadu yang dihadirkan sebagai alternatif aksi percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Batas akhir pencapaiannya ditetapkan pada tahun 2030, dan bersifat universal atau tidak seorang pun boleh tertinggal (leave no one behind).
Dengan demikian, seorang kepala desa tidak hanya berperan sebagai administrator anggaran, tetapi juga harus menjadi motor penggerak perubahan yang paham kerangka hukum pembangunan desa. Tanpa kesadaran akan SDGs Desa, pembangunan berisiko berjalan parsial, sekadar menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi melupakan sasaran jangka panjang bagi kesejahteraan generasi mendatang.
Infrastruktur Mendesak
Meski ada upaya perbaikan, kondisi lapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah. Infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Bahoea dinilai belum memadai. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan nyata.
“Jembatan rusak, jalan belum memadai, sekolah dan fasilitas kesehatan masih terbatas. Itu semua bukti bahwa peran kepala desa dalam mendorong pembangunan perlu ditingkatkan,” ujar salah seorang warga kepada tim ekspedisi.
Harapan dari Desa
Kunjungan Tim Ekspedisi Patriot membuka ruang dialog antara warga, pemerintah desa, dan tim peneliti. Diskusi berlangsung hangat, dengan semangat mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.
Kemajuan desa, pada akhirnya, menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Dari pengamatan penulis, pola pikir kepala desa sangat menentukan: apakah pembangunan berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar, atau melangkah lebih jauh menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat. Kemajuan Indonesia sesungguhnya berawal dari desa.
Sebagaimana dikatakan Bung Hatta, “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.” Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan bangsa bertumpu pada desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.
Ketika kepemimpinan desa memiliki visi yang maju, ditopang pemahaman terhadap SDGs Desa, maka arah pembangunan yang berkelanjutan akan lebih mudah diwujudkan.[PLR]
