Morowali, Sinar–Berita.com –
“Desa masa depan kita
Keyakinan ini datang begitu saja
Karena aku tak mau celaka.”
—Iwan Fals, Desa
Desa Umpanga, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi lokasi tinjauan Tim Ekspedisi Patriot dari Universitas Padjadjaran Bandung pada 8 September 2025. Dalam kunjungan tersebut, tim beranggotakan delapan orang mahasiswa lintas program studi menemukan berbagai persoalan yang mencerminkan lemahnya tata kelola kelembagaan desa dan minimnya perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok transmigran di Dusun IV.
Tim Ekspedisi Patriot terdiri dari Rian Fajar (Program Studi Ilmu Keberlanjutan), Raka Wahyu dan Rahman Liu (Program Studi Sastra Rusia), Hamdan dan Firdaus Ilmi (Program Studi Peternakan), Stevani (Biologi) serta dua alumni, Farah Najwa (Keperawatan), dan Yunita (Perikanan).
Tiba di kantor desa, rombongan diterima langsung oleh Kepala Desa Umpanga Samsyudin, dan Sekretaris Desa Hastuti mengarahkan tim Ekspedisi Patriot meninjau Dusun IV, wilayah yang dihuni mayoritas warga transmigran sejak gelombang pertama pada 2017 dan gelombang kedua pada 2019.
Setelah melakukan monitoring dan evaluasi dengan berinteraksi langsung bersama warga transmigrasi, tim mendapati berbagai kejanggalan yang mengindikasikan lemahnya tanggung jawab kelembagaan desa. Masalah paling mencolok adalah infrastruktur yang terbengkalai. Jalan desa mengalami kerusakan parah, sementara jembatan antarblok tidak pernah diperbaiki lebih dari sepuluh tahun terakhir. Kondisi itu sangat menghambat aktivitas ekonomi dan sosial warga.
“Infrastruktur jembatan belum diperbaiki selama 10 tahun. Selain itu dalam pertanian kami juga mengharapkan ada bantuan alat pertanian dan pupuk,” terang kepala Dusun IV, Riswanto.
Menurutnya, Dusun IV dihuni sekitar 150 kepala keluarga dengan komoditas utama kelapa sawit. Namun, selain sawit, warga juga mengandalkan pertanian hortikultura untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian besar warga transmigran di Dusun IV tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Mereka menyewa lahan dari penduduk asli untuk mengelola komoditas hortikultura seperti jagung, kentang, terong, labu, kangkung, pakcoy, cabai, kenduru, dan kucai.
Pola sewa ini menjadi solusi sementara bagi warga transmigran untuk tetap dapat berproduksi. Namun tanpa dukungan infrastruktur memadai dan akses alat pertanian modern, produktivitas mereka masih jauh dari optimal.
Selain persoalan infrastruktur dan akses lahan, Tim Patriot juga mencatat keterbatasan fasilitas kesehatan. Desa Umpanga hanya memiliki dua puskesmas pembantu, yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, terutama dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Kondisi ini memperlihatkan minimnya intervensi pemerintah dalam penyediaan layanan dasar.
Warga juga menyoroti dana kegiatan desa yang diharapkan turun dari pemerintah daerah tetapi tak kunjung terealisasi. Ketidakpastian pencairan dana menimbulkan kekecewaan dan memperparah kesulitan yang dialami, dimana dana tersebut semestinya dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, mendukung usaha tani, dan membiayai kegiatan pembangunan lain.
Temuan ini menunjukkan adanya ironi di Desa Umpanga. Di satu sisi, masyarakat transmigran berupaya keras beradaptasi dengan kondisi yang ada, bahkan harus menyewa lahan untuk tetap bisa bertani.
Mereka berinisiatif mengembangkan berbagai komoditas hortikultura untuk menopang kehidupan. Di sisi lain, kelembagaan desa justru terkesan abai terhadap tanggung jawabnya. Infrastruktur mangkrak, pelayanan kesehatan terbatas, dan transparansi anggaran dipertanyakan.
Bagi Tim Ekspedisi Patriot, kunjungan ini menjadi gambaran nyata bagaimana tata kelola kelembagaan desa dan dukungan pemerintah daerah sangat menentukan kualitas hidup warga.
“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk melihat langsung realitas di lapangan. Data yang kami kumpulkan akan menjadi bahan analisis akademik sekaligus masukan bagi pemerintah,” kata salah satu anggota tim.
Kondisi di Desa Umpanga memperlihatkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah desa, perangkat desa, dan pemerintah daerah. Tanpa komunikasi yang baik dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, desa berpotensi tertinggal dan masyarakat transmigran yang semestinya mendapat perhatian khusus justru semakin termarjinalkan.
Harapan besar disuarakan warga, mulai dari perbaikan jembatan dan jalan, penyediaan pupuk dan alat pertanian, hingga peningkatan fasilitas kesehatan. Bagi mereka, pembangunan desa bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan nyata yang sangat menentukan kelangsungan hidup sehari-hari.
Dengan segala keterbatasan yang mereka hadapi, warga Dusun IV tetap menunjukkan daya juang. Mereka berharap pemerintah daerah dan kelembagaan desa bisa segera menjawab tuntutan dasar tersebut. Jika tidak, transmigrasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat justru berisiko melahirkan ketidakadilan baru.
“Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, ‘Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka!’ aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia.”
—Ir. Soekarno [PLR]
