Jakarta, sinarberita|Sebagai negara agraris yang merujuk pada kondisi dimana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani atau bekerja di sektor pertanian, keberadaan pupuk merupakan kebutuhan penting, baik kemudahan memperolehnya, ketersediaan maupun harga yang terjangkau.
Tanpa berupaya menyalahkan penerapan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya untuk sektor pertanian, para akademisi dan pakar-pakar pertanian telah mengingatkan bahwa penggunaan pupuk kimia, secara periodik dapat merusak tanah dan menurunkan kualitas hasil panennya.
Namun ketika itu, disamping kebebasan bersuara yang terbatas, penerapan penggunaan pupuk kimia pada sektor pertanian masih jadi primadona untuk meningkatkan hasil panen, sehingga pemerintah saat itu terkesan belum berfikir pada dampak negatif yang ditimbulkan secara evolutif terhadap kualitas hasil-hasil pertanian dan kerusakan pada lahan-lahan pertanian yang menggunakannya.
Selesainya kabinet Ampera bersamaan dengan selesainya Repelita I (1969-1974), berganti menjadi kabinet Pembangunan, pemerintah ketika itu terkesan terobsesi untuk mewujudkan rencana pembangunan lima tahun (Repelita) II periode 1974-1979, yang menitikberatkan pada peningkatan sektor-sektor pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan dan sandang yang berkualitas bagi masyarakat.
Kendati Indonesia pernah mengalami Swa-Sembada pangan dalam waktu yang tidak begitu lama di era Repelita II, penggunaan pupuk kimia pada tanaman pangan telah menuai warning dari NGO pemerhati lingkungan dunia. Namun, pemerintah Indonesia tidak begitu bergeming disamping era keterbatasan mengemukakan pendapat ketika itu.
Petisi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang disuarakan elemen rakyat melalui Tri Tura (salahsatunya, Turunkan Harga) pada Januari 1966 belum terwujud, karena, tingginya cost untuk melewati tahapan proses produksi pangan, memustahilkan turunnya harga pangan.
Petani hanya dikondisikan sebagai sapi perahan yang dijamin tak akan meningkat taraf hidupnya.
Petani dihadapkan dengan prosesi produksi yang mesti berhadapan dengan para oknum oportunis, dari sewa lahan pertanian, sewa penggunaan traktor pembajak sawah, kriteria penerima pupuk bersubsidi, yang akhirnya mengarahkan petani tunduk pada arahan tengkulak.
Kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk memperbaiki dan meningkatkan produksi-produksi pertanian sebagai kebutuhan primer masih jauh api dengan panggang, karena kita masih lihat dan rasakan, anggaran cukup besar yang digulirkan pemerintah untuk meningkatkan produksi pupuk, seperti menguap alias tak terserap dengan baik.
Propaganda-propaganda yang mencoba menenangkan masyarakat awam bermunculan berawal dari bantuan traktor pembajak sawah, wacana subsidi pupuk yang hanya tertera diatas kertas dan meja-meja pertemuan, sampai pembentukan Badan Pangan Nasional atau National Food Agency yang wewenangnya melebihi Badan Urusan Logistik (Bulog).
Namun pada kenyataannya, belum lama ini, Kepala National Food Agency atau Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR yang membahas kebutuhan pangan Nasional mengungkapkan, kuota impor beras ditambah menjadi 3,6 juta ton dalam tahun 2024.
Demikian pula dengan bawang putih, untuk komoditas ini, Indonesia mendapatkan kuota persetujuan impor sebesar 214.194 ton, disisi kebutuhan per tahun sebanyak 669.526 ton. Sementara produk yang bisa dicapai dalam negeri hanya sekitar 27.547 ton. Sedangkan kuota impor jagung untuk industri dalam negeri sebanyuak 1,21 juta ton dan untuk pakan ternak 750.000 ton.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, produksi padi Indonesia cenderung menurun dalam satu dekade terakhir. Kendati pada tahun 2012 volume produksi padi nasional mencapai 69,5 juta ton gabah kering giling (GKG), dan meningkat menjadi 81,07 juta ton GKG, namun signifikasi penurunannya lebih identik.
Klaim Beroleh Apresiasi
Sementara itu, dalam keterangannya di Jakarta pada peluncuran Buku, ‘Elephant Learns Flamenco’ beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengklaim, kinerja Pupuk Indonesia mendapat apresiasi yang luar biasa, karena berhasil menempatkan diri dalam daftar prestisius, ‘Fortune Southeast Asia 500’ tahun 2024.
Rahmad menyebutkan, Fortune menilai, Pupuk Indonesia mencatat pendapatan sebesar Rp79,2 triliun pada tahun 2023. Perusahaan-perusahaan berdasarkan pendapatan di kawasan Asia Tenggara, Pupuk Indonesia menempati peringkat 71.
Rahmad menambahkan, sebagai BUMN yang mengemban mandat untuk menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia berfokus pada pemenuhan kebutuhan pupuk dan membantu petani nasional dalam menjalani musim tanam sepanjang tahun, dengan kapasitas produksi perusahaan yang dipimpinnya pada tahun 2024, mencapai 14 juta ton terdiri dari Urea 9,4 juta ton, dan NPK 4,4 juta ton.
“Hingga Desember 2023, Pupuk Indonesia memiliki kenerja produksi yang cukup baik, yaitu mencapai 18,71 juta ton, terdiri dari 7,69 juta ton Urea, 3,06 juta ton NPK, 814.000 ton pupuk lainnya, dan non pupuk sebesar 7,13 juta ton yang terdiri amonia, asam sulfat, asam fosfat dan lainnya,” jelas Rahmad.
Hentikan Penggunaan Pupuk Kimia
Pemegang kebijakan di negeri ini seakan tak pernah menginsyafi dan bergeming terhadap putra-putri negeri yang menyuarakan pelestarian lingkungan hidup berkesinambungan, dan pentingnya menerapkan visi yang jauh kedepan, khususnya memberi asupan pangan sehat dan berkualitas kepada rakyatnya.
Kita semua menyadari penggunaan pupuk kimia secara terus menerus dapat membunuh mikroorganisme yang berperan penting bagi pertumbuhan tanaman, dan menghambat pembusukan senyawa organik yang dibutuhkan tanaman.
Resiko yang diperoleh dari penggunaan pupuk kimia yakni, tercemarnya saluran air, peningkatan polusi udara, pengasaman terhadap tanah, dan penipisan mineral. Sedangkan penggunaan Amonia pada beberapa spesies tanaman dapat menyebabkan berbagai cidera terhadap tanaman, termasuk nekrosis, pengurangan pertumbuhan, stimulasi pertumbuhan dan peningkatan sesnsitivitas terhadap embun.
Sedangkan asam sulfat (H2SO4), memiliki efek negatif pada tanaman. Paparan sulfur dioksida (SO2), yang dapat dipancarkan ke atmosfer sebagai asam sulfat, dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan, gangguan mekanisme fotosintesis, dan pengurangan biomassa dan laju respirasi secara keseluruhan.
Tidak jauh sama-sama membahayakan tanaman, asam fosfat juga berbahaya bagi tanaman karena dapat membuat tanah terlalu asam dan membunuh mikroorganisme penting.
Pemerintah mendatang haruslah berani melakukan revolusi terhadap pola pengelolaan tanaman khususnya produksi pangan, demi keberlangsungan lingkungan hidup dan kesehatan bahan pangan dimasa mendatang yang mesti dimulai sejak sekarang.
By: Richard Aritonang
