Kalimantan, sinar berita|Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia memastikan proses perpanjangan kegiatan pertambangan kontrak Freeport beroperasi hingga 2061 dan menambah saham sebesar 10 persen saham dengan total saham 61 persen milik Indonesia.
Pernyataan Bahlil tersebut diungkapkan dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Kamis (2/5/2024).
Dalam kuliah umum tersebut Bahlil menyinggung soal izin usaha PT Freeport yang yang akan habis pada 2041. Ia melanjutkan, pemerintah tengah merencanakan akan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham menjadi 61 persen.
“Ini tujuan pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Ke depan itu green energi,” katanya menambahkan.
Ia mengatakan, target penambahan saham Freeport menjadi 61 persen tersebut bertujuan makin menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan penambahan saham tersebut diharapkan akan terdapat lapangan kerja baru bagi Masyarakat.
“Kita lakukan ini supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong,” kata Ketua Umum BPP HIPMI Periode 2015-2019 ini.
Indonesia menurutnya negara kaya, dan Freeport saat ini merupakan aset negara. Ia menjelaskan, saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36% sebelum akhirnya menjadi 51,23% pasca divestasi saham pada September 2018 lalu melalui PT Inalum sebesar 3,85 miliar dollar AS atau hampir Rp60 triliun.
“2018 Pak Jokowi mengatakan akan mengambil sebagaian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Kita (pemerintah Indonesia) beli hampir 4 miliar USD, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu.
Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai 20 miliar USD, Rp 300 triliun,” tegas pengusaha yang memulai karirnya dari sopir angkot ini.
Sebelumnya diberitakan proses pengajuan izin usaha PT Freeport Indonesia yang akan habis pada 2041 hampir selesai dan tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.[Shanty Rd]
