INDONESIA JAYA, SINAR-BERITA.COM – Terdengar alasan mahasiswa akan terus demo karena tidak percaya terhadap pemerintah, khususnya Jokowi. Menggambarkan keadaan mereka yang paranoid atas dasar irasiona.
Bagaimana mungkin mereka mampu membuat analisa secara intelek, kalau penundaan pemilu saja, kata mereka ada kaitannya dengan pembangunan IKN (ibu kota negara) yang butuh dana besar.
Sebuah cara berpikir tidak berdasar, kecuali atas dasar paranoid belaka.
Mereka ada dan hidup di Era sekarang, bukan era Soeharto, dimana presiden bisa sesukanya mengatur ritme politik. Era sekarang dengan sistem demokrasi liberal, dilengkapi instrumen HAM dan lainnya.
Praktis, presiden itu tidak berkuasa penuh kecuali pelaksana Undang Undang Dasar (UUD) dan Undang Undang (UU). Kekuasaan membuat UU itu harus melibatkan DPR, penundaan pemilu atau tidak, itu hak partai yang punya wakil di parlemen.
Sementara di DPR/MPR/DPD, suara PDIP sebagai pengusung Jokowi, tidak cukup untuk melakukan perubahan. Dan lagi, PDIP sendiri ogah pemilu ditunda. Mereka yakin bakal menang.
Soal IKN engga ada investor ? Halloooo…., IKN itu tidak perlu dana APBN 100% karena sudah dikunci oleh UU IKN (baca dan pahami). Itu hanya 20% saja bersumber dari APBN, Sisanya dari KPBU.
Investor nya sudah antri. Malah sekarang sudah panas situasi, dimana para lobbier sudah merapat ke ring 1 presiden dan elite politik untuk dapatkan peluang sebelum tender di gelar.
Adik-adik mahasiswa ku, belajar dech terjun berbisnis. Peluang IKN itu gede banget sebagai sumber cuan jangka panjang, tanpa perlu beroleh cuan dengan menadahkan kuping mendengar dan mengikuti penghasut.
Soal kalian merasa wakil dari akademis, berhak untuk memprotes, OK! Tetapi, mengapa tidak uji kemampuan anda secara akademis? UU Pemilu itu kan ada kajian akademisnya, Ngga nyimak ya?
Coba kritisi UU Pemilu kalau dirasa akan berpotensi diubah. Hadapi konsep dengan konsep, bukan dengan jalanan, yang hanya menjadi obyek tontonan memalukan, apalagi dihiasi seorang dosen mu dipukuli dan dipermalukan ditengah-tengahmu.
Soal IKN?, kan IKN itu lahir karena UU? UU IKN sendiri kan ada kajian akademisnya. Coba kritisi secara terpelajar dan terdidik, bukan Cuma ‘tersekolah’ dimana kajian dihadapi dengan kajian juga, bukan makian.
Kritik itu memang perlu, apalagi dalam sistem demokrasi. Tetapi jangan bego. Anda tidak sedang berada di zaman rezim diktator, yang sehingga perlu terus turun ke jalan dalam aksi demo.
Banyak jalur untuk menyalurkan aksi dan kritik yang lebih terpelajar. Misalnya melalui MK, MA atau temu bicara dengan DPR secara resmi.
Atau gunakan sosial media untuk menyampaikan gagasan dan kritik, itu semua lebih terpelajar daripada demo. Kecuali anda sudah jadi Kurcaci dan Badut politisi pengecut, yang deras ‘dengungkan’ distrust (tau artinya distrust? Tidak percaya) terhadap pemerintah yang Sah.
Kalau cuma mau jadi badut dan kurcaci, mengapa anda tega memeras fikiran dan keringat Ortu anda, untuk memilih kampus dan biaya semester anda? Anda mau memeras airmata Ortu anda karena menyaksikan anaknya di tivi Cuma sebagai badut dan kurcaci?
Disadur Oleh: Richrad Aritonang
