JAKARTA, sinar-berita.com |- Dugaan bahwa mafia telah masuk kedalam urat nadi kekuasaan akhirnya diadukan koalisi masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) datangi Komnas Ham, Jumat (17/6/2022).
Koalisi yang terdiri dari aktivis lingkungan hidup dan HAM, Advokat serta masyarakat itu diterima oleh komisioner yang juga salah satu jajaran Komnas HAM Hairiansyah.
Denny Indrayana, salah satu bagian dari koalisi mengatakan kepada wak media, bahwa pratek mafioso di Kalsel disinyalir kuat sudah merambah kesebagian besar oknom aparat penegak hukum dan pemerintahan.
“Kami yakin, dengan banyaknya pelanggaran HAM oleh oknum aparat yang ditengarai melibatkan grup usaha milik terduga Isam” ujar Denny.
Dalam kesempatan itu, disamping menjelaskan kriminalisasi wartawan, pembunuhan Advokat, penggelapan pajak, Denny juga menceritakan pengalaman warga desa Makarpura Kotabaru pada 2018 lalu. Mereka diteror sepulang dari Komnas HAM dalam advokasi penyerobotan lahan oleh PT MSAM
“Warga diancam agar tidak melakukan aktivitas pertanian atau perkebunan pada siang hari. Malam harinya untuk memigasi risiko warga menginap dirumah kerabatnya dipusat Kotabaru yang jaraknya sekitar 40 kilo dari desa Makarpura” tuturnya.
Bukan tanpa tindakan, tutur Denny, Komnas HAM telah melakukan serangkaian kajian dan telaah atas aduan masyarakat Kotabaru. Komnas HAM menindaklanjuti melalui upaya mediasi. Peliknya, mediadi gagal lantaran PT MSAM tidak bersedia hadir dalam forum perdamaian.
Kiswoyo Dwi Cahyono menyesalkan itikad buruk PT MSAM yang menolak undangan mediasi Komnas HAM, yang sebenarnya bertujuan mencari jalan tengah atas konflik lahan kotabaru.
“Tidak sepatutnya upaya perdamaian oleh lembaga negara diacuhkan begitu saja oleh konspirasi yang terduga menjadi biang penggusuran dikota baru.” ucap Direktur Eksekutif Wahli Kalimantan Selatan ini.
Selain masalah konflik lahan, perusahaan sawit ini juga telah dilaporkan ke KPK atas tindak pidana korupsi, pengambilalihan hutan yang dikelola negara sekitar 8.610 hektar, menjadi HGU kebun kelapa sawit tanpa ada status perubahan kawasan dari menteri LHK.
“Kami telah serahkan laporan berikut bukti bukti kepada KPK, namun terkesan tidak ditangani secara serius.” Kata Eep Saepulloh kepala Departemen Pemberdayaan dan Pelayanan Anggota dan Masyarakat Sawit Watch.
Sementara itu, Swary Utami dari tim Advokasi JURKANI mengatakan, bahwa aktor mafia Kalsel telah mulai ditempatkan ditempat strategis di beberapa lembaga penting bahkan sampai ketingkat pusat untuk memuluskan kepentingan oligrasi. Hal ini sudah menjadi rahasia umum tidak hanya di masyarakat kalsel, tapi juga publik.
“Kaki tangan Mr.X ini telah menggurita ke mana mana.” Ujar Swarty.
Secara terpisah, ketua komite 1 DPD Fachrul Razi yang juga menerima audensi dari koalisi mengatakan akan segera mengambil tindakan atas problem mafia di Kalsel.
“Dalam beberapa waktu kedepan komite 1 DPD akan membentuk Panja dan melakukan peninjauan dilokasi rawan konflik dan kriminalitas dikalsel. Dalam situasi tertentu pansus juga dapat menjadi opsi yang patut dipertimbangkan.” tegas Fachrul Razi.
Selama tiga hari di Ibukota, aduan disampaikan oleh koalisi masyarakat kalsel kepada beberapa lembaga dan organisasi masyarakat, seperti LPSK, PBNU, dan PP. Muhamadiyah. Melalui audensi, diharapkan publik semakin memahami kondisi darurat mafia di kalsel, dan dapat bersinergi untuk berjuang menghadapinya.[Maria]
