TAPANULI UTARA, SINAR-BERITA.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dari DPC GMNI Tapanuli Utara melakukan aksi damai ke Kantor DPRD Tapanuli Utara, Senin (28/3/2022).
Dalam orasinya, mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara segera mengambil tindakan terkait, langkanya pupuk bersubsidi di Kabupaten Tapanuli Utara, menindak tegas oknum – oknum yang mengambil keuntungan dari pupuk bersubsidi dan langkanya minyak goreng serta harga minyak goreng yang sangat naik.
“Kami datang ke sini untuk kepentingan masyarakat Tapanuli Utara. Makanya kami minta supaya masalah ini bisa ditindaklanjuti dengan serius oleh DPRD Tapanuli Utara, ” ujar koordinator aksi Frimus Nababan.
Kehadiran mahasiswa dari GMNI Taput disambut oleh Wakil ketua DPRD Taput Reguel Simanjuntak, Wakil ketua DPRD Taput Fatimah Hutabarat dan sejumah anggota DPRD Taput yakni Ombun Simanjuntak, Mangoloi Pardede, Sahat Sibarani, Mauliate Sitompul, Sondang Simaremare, Tono Basuki Ompusunggu, Joni Tombang Marbun, dan Jono Panjaitan.
Menjawab tuntutan dari GMNI Taput, ketua Komisi B DPRD Taput, Mangoloi Pardede menyampaikan, komisi B yang membidangi perekonomian dan pertanian terus menyuarakan masalah kelangkaan pupuk bersubsidi ini.
“Tanggal 23 November 2021 lalu, kita sudah ke kementrian Pertanian untuk menindaklanjuti kebutuhan pupuk bersubsidi di Taput, terutama kebutuhan pupuk untuk padi sawah karena musim tanam pada bulan Desember 2021. Tahap satu harus turun di Januari sampai Februari 2022, dan tahap dua harusnya turun bulan Maret 2022,” jelasnya.
Dia juga mengungkapkan, pihaknya juga sudah turun ke pupuk Iskandar Muda dan Petro Kimia tanggal 22 Maret 2022, terkait membahas masalah kelangkaan pupuk bersubsidi di Taput.
“Usulan RDKK kebutuhan pupuk di provinsi Sumatera Utara yang diajukan sebanyak 25 juta ton. Namun, yang teralisasi hanya 9 ton untuk 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dengan kondisi itu, otomatis pupuk agak langka.
Ditegaskannya, DPRD Tapanuli Utara sangat peduli dan tanggap atas keluhan masyarakat terkait masalah kelangkaan pupuk bersubsidi ini.
Kemudian untuk masalah minyak goreng dia mengatakan, kebutuhan Taput akan distribusi minyak goreng saat ini sudah mulai lancar.
Wakil Ketua DPRD Taput Reguel Simanjutak dalam kesempatan itu juga menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa adalah masalah nasional, terutama masalah kuota pupuk.
“Terkait hal ini, kami tanggap atas tuntutan dari GMNI Taput. Kami akan lebih intens lagi berkomunikasi dalam hal rapat-rapat di DPRD Taput, membahas dan mengontrol masalah ini” jelasnya.
Mengakhiri aksinya, para mahasiswa dari GMNI Taput memberi batas waktu tiga minggu kepada DPRD Taput agar ketiga tuntutan mereka ditanggapi dan diselesaikan.[HS]
