Jakarta, sinar–berita.com|Permodalan 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM di Indonesia hingga Desember 2023 baru 20% dari total kredit modal usaha per tahun. Sangat jauh dibanding India 50%, Jepang dan Tiongkok 65%. Kebijakan Presiden Jokowi targetkan naik jadi 40% harus diwujudkan.
Kebijakan ini salah satu legacy Jokowi berpihak ke ekonomi rakyat UMKM yang harus dilanjutkan dan disempurnakan oleh Presiden dan Wapres hasil Pilpres 2024, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed di Jakarta, Sabtu (9/12/2023).
Dipaparkan Ali Mahsum, sejak pemerintahan Jokowi 2014 besaran plafon KUR (Kredit Untuk Rakyat) naik drastis. Bahkan 2023 sebesar Rp 460 trilyun terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Namun hingga saat ini baru tersalurkan Rp 229 trilyun, serta masih banyak penyalagunaan untuk konsumtif dan cakupannya masih rendah.
“Selaku Ketua Umum KERIS, saya dukung penuh kebijakan Presiden Jokowi KUR 2024 tanpa agunan dan atau tanpa nitip jaminan sebagaiman disampaikan pada Opening Ceremony UMKM EXPO di JCC Senayan Jakarta 7 Desember 2023 lalu.
Ali Mahsun, dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FKUB Malang dan FKUI Jakarta, yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI ini mengatakan, KUR harus benar-benar bisa diakses oleh pelaku ekonomi skala mikro maupun super mikro.
“Untuk itu, KERIS rekomendasikan 5 hal ke Presiden Jokowi. Pertama, plafon KUR 2024 minimal Rp 500 trilyun. Kedua, persyaratan KUR harus dilonggarkan dan dipermudah berbasis usaha dan prospeknya. Ketiga, KUR Kecil Rp 100-500 juta dengan agunan dan top up dihapus, serta hanya ada KUR mulai Rp 25 juta dan maksimal Rp 100 juta per nasabah tanpa agunan atau nitip jaminan. Ke-empat, dialokasikan khusus bagi milenial dan gen Z yang saat ini ada 25 juta dari total 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM. Dan, kelima, Presiden Jokowi bentuk Badan Pengawas Penyaluran KUR 2024,” tuturnya.
Dengan demikian, imbuh Mahsun, penyaluran KUR efektif dan efisien, penyalagunaan terminimalisir dan cakupan makin luas minimal 10-20 juta UMKM dapat akses KUR 2024.
“Ini adalah langkah yang harus ditempuh Indonesia jemput puncak atau window of opportunity bonus demografi 2030 wujudkan transformasi menjadi negara maju 2045,” pungkas lelaki sahaja, Ketua Umum APKLI Perjuangan, dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarrot PBNU itu.[Marpan]
