Jakarta, SINAR-BERITA.com|* Potensi praktik-praktik kecurangan dalam Pemilu serentak 2024 mendatang masih tampak jelas hampir di setiap tahapan, mulai dari verifikasi partai politik yang diwarnai intimidasi, money politic, penyebaran berita bohong (hoax) kampanye hitam (black campaign) dan negative campaign, keberpihakan penyelenggara pemilu, sampai penggunaan fasilitas negara, yang semestinya tidak terjadi.
Potensi kecurangan lainnya, bisa saja terjadi seperti akurasi data pemilih tetap (DPT), akurasi logistik, akurasi hasil pemungutan dan penghitungan suara, belum lagi masalah-masalah akut dalam pemilu yang belum pernah mendapatkan penanganan serius seperti meningkatnya apatisme pemilih yang akhirnya memutuskan untuk golput, dan masih menguatnya politik identitas.

Indikasi politisasi birokrasi oleh pejabat politik di pemerintahan diikuti oleh tingginya potensi penyalahgunaan fasilits, jabatan dan anggaran untuk kepentingan politik dan pemenangan pemilu masih sukar dicegah, kendati hal itu merupakan perbuatan tercela dan penghianatan atas kepercayaan rakyat.
Hal itu menginisiasi Komunitas Pemilu Bersih, mengeluarkan maklumatnya untuk Mengawal dan Memastikan Pemilu Serentak 2024 Bersih di bilangan Matraman Jakarta, Senin (27/2/2023).
Dalam maklumat yang dibacakan, Komunitas Pemilu Bersih mengungkapkan, gerak-gerik dalam bentuk safari politik dari para elit politik (pemerintah/legislatif), terus berlanjut dipertontonkan kepada publik melalui beragam kunjungan dan pertemuan-pertemuan para aktor politik. Bahkan, ada pejabat publik yang terang-terangan menggunakan fasilitas dan program instansi negara, untuk mengkampanyekan anaknya sebagai calon wakil rakyat pada pertemuan pasar murah minyak goreng.

“Beberapa fakta diatas, menambah kekhawatiran publik akan besarnya ancaman penurunan kualitas demokrasi yang ditandai dengan menurun drastisnya integritas dan kemandirian penyelenggara. Pemilih cenderung menjadi korban atas perilaku elit politik yang terjebak melakukan praktik politik uang, penyebaran berita bohong, dan kampanye hitam” tegasnya.
Dijelaskan,pemilu 2024 adalah salahsatu fase dalam upaya mewujudkan demokrasi substansial melalui proses pemilu yang jujur dan adil serta langsung umum bebas dan rahasia (luber), juga ajang pertaruhan kredibilitas dan ketangguhan sebagai negara dan bangsa yang besar dan kuat.
Pemilu menumbuhkan harapan besar terbukanya kembali ruang partisipasi politik rakyat dan kegairahan kembali lembaga perwakilan, yang selama ini dianggap tenggelam dan mati suri, meski diwakilkan oleh beragam platform dan warna partai politik didalamnya.
“Untuk mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas sejatinya menjadi komitmen tinggi bagi seluruh stakeholders penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih secara bersama-sama mengawal dan memastikan pelaksanaan pemilu serentak 2024 berjalan dengan baik dan bersih” tegasnya.

Maklumat Bersama Komunitas Pemilu Bersih
Sehubungan dengan itu, Komunitas Pemilu 2024 Bersih menyatakan sikapnya, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP harus memastikan kembali kemandirian dan Independensi seluruh kesiapan teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024 terhindar dari paraktik manipulasi dan korupsi.
KPU harus menjamin semua jajarannya, baik KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS hingga KPPS, bekerja professional sebagai penyelenggara Pemilu.
Bawaslu sebagai pengawas pemilu, harus lebih pro-aktif dan seluas-luasnya membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus mengambil posisi terdepan dalam menjamin integritas dan etika penyelenggara melalui transparansi proses persidangan agar kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga.
Birokrasi tidak boleh memihak, harus transparan, akuntabel, dan professional memberikan pelayanan publik dan dilarang menjadi alat pemenangan peserta pemilu.

Pemilih dan seluruh elemen terkait harus bersinergi untuk mencegah terjadinya praktik ilegal politik uang, penyalahgunaan kekuasan, penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan tindakan melanggar hukum atau provokatif lainnya agar tercipta pemilu yang bersih, damai dan berintegritas.
Inisiator Nasional Komunitas Pemilu Bersih juga menghimbau seluruh elemen masyarakat sipil, harus mempersiapkan diri dalam mengawal pemilu bersih disetiap tahapannya, agar berlangsung damai, santun, bersih dan berintegritas.
Komunitas Pemilu 2024 Bersih diinisiasi oleh 18 orang tokoh yang aktif dalam mengkritisi dan melontarkan gagasan-gagasan bagaimana semestinya politik demokrasi diterapkan di Indonesia sebagai negara bangsa majemuk. Mereka diantaranya, Ray Rangkuti, Titi Anggraini, Wirdyaningsih, Elizabeth Kusrini, Lucius Karus, dan Jeirry Sumampow sebagai koordinatornya.
Edited By: Richard Aritonang







