JAKARTA, SINAR-BRITA.COM – Pemerintah bersama DPR RI tetap fokus dalam upaya persiapan pelaksanaan pemilu 2024 serta tidak menggubris adanya wacana penundaan pelaksanaan pemilihan umum maupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Hal itu ditegaskan oleh menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, melalui kanal youtube, Sabtu (9/4/22).
“Pemerintah bersama DPR fokus mempersiapkan pemilihan umum 2024, dan menghormati hak-hak KPU untuk melaksanakan pemilu” tegas Mahfud MD.
Terkait dengan rencana aksi demo yang diagendakan hari ini Senin 11 April 2022, Mahfud mengingatkan agar aparat mengawal aksi demo massa dengan tidak melakukan tindakan represif.
“Aparat diminta untuk tidak melakukan tindakan represif dalam mengamankan demo, dan tidak menggunakan senjata tajam” kata Mahfud.
Ketua Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Luthfi Yufrizal menegaskan, aksi demo massa mahasiswa tidak bertujuan untuk tuntuan turunkan presiden Joko Widodo, melainkan untuk meminta pemerintah menegaskan tidak adanya agenda perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, dan tuntutan naiknya harga beberapa bahan pokok.
Terkait izin, Luthfi Yufrizal menegaskan bahwasanya untuk lakukan aksi tidak perlu beroleh izin dari aparat setempat tetapi cukup dengan surat pemberitahuan saja, dan itu sudah dulakukan pihaknya ke Polda Metro Jaya, Jumat pekan lalu.
“Terkait izin menyampaikan pendapat, Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tidak menyebut izin disana namun surat pemberitahuan, dan itu sudah kami lakukan ke Polda Metro Jaya, Jumat (8/4/22) kemarin” tegas Luthfi.
Sebelumnya, ramai beredar di media sosial akan adanya aksi besar-besaran yang menuntut turunkan Jokowi, dan pihak ‘penggoreng’ mencoba resahkan masyarakat dengan isu-isu negatif lainnya ditengah naiknya harga minyak goreng.[Red]
