WAKIL KETUA DPR-RI MUHAIMIN ISKANDAR mengingatkan pemerintah tidak membebani anggaran, pendapatan dan belanja Negara (APBN) dengan proyek Ibu Kota Negara yang baru’ dan menghitung kembali secara cermat jika ingin menggunakan APBN untuk proyek IKN baru itu. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Umum PKB yang akrab disapa Cak Imin ini, lewat siaran Pers, Rabu (19/1/2020).
Menurut Cak Imin, pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dalam porsi besar, dan menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam maupun luar negeri serta komitmen untuk menghindari utang jangka panjang yang dikhawatirkan menimbulkan beban bunga dan hutang di kemudian hari.
“Saya meminta kepada pemerintah agar memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022” ujar Cak Imin.
Dirinya mengingatkan, perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih akibat dihantam pandemic Covid-19. Menurutnya, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional perlu dipakai sebijak mungkin dan kontinyu hingga tahun-tahun berikutnya, agar dana PEN yang bersumber dari APBN tidak terdampak akibat adanya proyek pembangunan Ibu Kota baru di Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur.
Cak Imin juga menegaskan bahwa DPR akan selalu mengawasi aktifitas pemerintah dalam penggunaan anggara, dan meminta pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR sebagai pertimbangan dalam menentukan porsi APBN dalam pembangunan IKN. (red/pr)
