JAKARTA, sinar-berita,com |– Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta pada 16 Okt 2022 mendatang. Jakarta akan dipimpin Pejabat (PJ) gubernur DKI Jakarta sampai terpilih gubernur definitif pada pilkada serentak, November 2024 mendatang.
Terkait hal itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta menyelenggarakan acara Focus Group Discossion (FGD) bertajuk ‘PJ Gubernur DKI Jakarta Harapan Pelaku Usaha’. Hasil FGD akan disampaikan langsung kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai rekomendasi pelaku atas pemilihan PJ Gubernur DKI Jakarta.
Ketua Umum DPP HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai, sebagai kota jasa, DKI Jakarta membutuhkan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha.
“Untuk itu, Jakarta membutuhkan Pejabat Gubernur yang mengenal dan mengerti karteriaristik Jakarta, sehingga tidak salah dalam membuat kebijakan,” ujar Sarman di acara FGD yang berlangsung di Hotel Sofyan Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022).
Acara dihadiri oleh beberapa nara sumber dari para pelaku usaha termasuk salah satunya Nurjaman Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi DKI Jakarta.
Kepada wartawan Nurjaman mengatakan, sangat mendukung penuh gelaran FGD yang dilaksanakan HIPPI DKI Jakarta dalam rangka memberikan masukan kepada PLT atau Pejabat yang akan datang.
“Kita tidak mau PLT atau pejabat sementara tetap Gubernur juga Pemangku kepentingan dan kebijakan DKI Jakarta,” katanya.
Dalam kesempatan itu Nurjaman juga memberikan pesan moral kepada Gubernur yang akan datang agar bisa melanjutkan program-program positif yang direncanakan gubernur sebelumnya. Selain itu Nurjaman juga menyampaikan bahwa gubernur dimasa transisi gubernur yang tidak mempunyai modal politik, artinya gubernur itu tidak mempunyai beban dan hutang kepada siapapun yang mana ia akan memberikan kebebasan alias tidak punya utang kepada siapapun, atau tidak memiliki kepentingan pada suatu partai politik, bila nantinya masuk ke Balaikota.
“Dan inilah menurut warga DKI Jakarta karena kalau hasil Pilkada itu punya modal politik, mau tidak mau harus loyal terhadap partai. Harapan kami, PJ gubernur yang terpilih mau bersama kita, berkalaborasi memimpin Jakarta, juga kami menginginkan gubernur yang mampu mendalami profil dan ekonomi Jakarta yang memerlukan regulasi dan kebijakan yang mendorong berbagai sektor,” jelasnya.
Terlebih dalam proses pemulihan ekonomi, menurut Nurjaman, di DKI Jakarta sangat dibutuhkan situasi yang kondusif, aman, tenang sehingga tidak menganggu psilogi pelaku usaha.[Maria]
