Jakarta, sinar–berita.com| Setelah sebelumnya dihentikan sementara sejak Juni 2022 lalu, terminal umum badan usaha pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN) di Pelabuhan Marunda Jakarta Utara, resmi beroperasi kembali mulai Senin, (23/10/2023).
Sebelumnya, operasional terminal PT KCN dihentikan sementara oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta karena debu batu baranya menyebabkan polusi udara.
Beroperasinya kembali terminal KCN di Pelabuhan Marunda ini seiring dengan terbitnya izin pengoperasian kembali oleh Kementerian Perhubungan.
“Hari ini langsung kita buka (terminalnya). Mudah-mudahan sudah ada kapal yang bersandar dan memang sudah ada beberapa yang menunggu cukup lama karena sudah masuk bulan ke-16 (penghentian operasi),” ujar Dirut PT KCN Widodo Setiadi, saat ditemui di Terminal KCN Marunda, Jakarta Utara, Senin, (23/10).
Plt Dirjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi mengatakan izin beroperasi kembali ini diberikan setelah PT KCN mendapatkan persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.970/MENLKHK/SETJEN/PLA.4/8/2023 tertanggal 28 Agustus 2023.
“Persetujuan pengoperasian kembali Terminal KCN harus menaati peraturan yang berlaku di bidang kepelabuhan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta Perlindungan lingkungan maritim dan aturan lainnya yang berlaku,” tutur Antoni.
Lebih lanjut Antoni mengatakan, pihaknya juga telah menginstruksikan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Marunda untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat di Terminal Umum PT KCN serta melaporkannya secara berkala.
Terpisah, Lili Aktivis 98 yang juga Humas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Peduli Tanah Air (DPP. LSM. Gempita) mengatakan kepada media Rabu (1/11), pemerintah, dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif PT. KCN dengan mencabut izin lingkungan kegiatan bongkar muat melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 21 Tahun 2022.
“Pemberatan sanksi ini dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari sanksi administratif berupa paksaan pemerintah pada Maret lalu yang tidak ditaati oleh PT. KCN,” ujarnya.
Lebih lanjut Lili mengatakan, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PP 22/2021), sanksi administratif berupa paksaan pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tersebut, terdapat 32 poin pelanggaran yang dilakukan oleh PT. KCN, serta Pasal 512 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021).
“Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah PT. KCN telah melaksanakan semua persyaratan terkait sanksi yang di berikan Pemprov DKI Jakarta, seperti hal nya, apakah PT. KCN sudah memperbarui ijin lingkungan di KLHK, telah menyelesaikan sanksi administratif paksaan pemerintah, terkait perbaikan dokumen lingkungan hidup, dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan berlaku?,” ujarnya.
Lili menegaskan, sanksi administratif baik secara sebagian atau keseluruhan oleh PT. KCN, sudah menjadi kewenangan Gubernur untuk dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat kepada PT. KCN, sebagaimana diatur dalam Pasal 524 Ayat (4) PP 22/2021. [Marpan]
